B. Peran Masyarakat
Pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat:
Whistleblowing:
Melindungi dan memberi insentif kepada pelapor pelanggaran untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengungkap korupsi.
Pengawasan Publik:
Masyarakat dapat berperan aktif melalui platform seperti LAPOR! atau media sosial untuk memonitor aktivitas pemerintah.
Bagian 11: Dinamika Politik dan Korupsi di Indonesia
A. Korupsi dalam Konteks Politik
Korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang kompleks. Hubungan antara kekuasaan, modal, dan kebijakan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, pendekatan Klitgaard menjadi sangat relevan karena korupsi politik sering kali terkait dengan monopoli kekuasaan, rendahnya akuntabilitas, dan diskresi yang besar.
1. Politik Biaya Tinggi
Salah satu akar masalah korupsi politik di Indonesia adalah tingginya biaya untuk mengikuti kontestasi politik. Mulai dari kampanye hingga membangun jaringan politik, calon pejabat harus mengeluarkan biaya yang sering kali melebihi kemampuan pribadi mereka. Hal ini memicu praktik money politics dan membangun utang politik kepada donatur, yang kemudian diimbangi dengan kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu ketika mereka menjabat.
