Birokrasi Baru untuk Mengimplementasikan Good Governance dalam Pelayanan Publik Melalui Masalah BBM

Saran 

Dari banyaknya faktor kenaikan BBM ini tentunya masyarakat mengalami efek buruknya, dari harga barang dan jasa ikut naik, naiknya tarif ongkos, meningkatnya harga bahan pokok, menghambat laju pertumbuhan ekonomi, dan ternyata hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pengangguran.

Banyaknya dampak yang diakibatkan atas kebijakan ini tentunya pemerintah bisa mengupayakan dari adanya dampak ini bagi masyarakat. Pemerintah seharusnya bisa menetapkan dan menjaga harga barang pokok atau harga barang lain agar tidak ikut naik. 

Apabila selalu naik dan bahkan kian naik otomatis perekonomian Indonesia akan menjadi korban. Jika memang kebijakan ini menjadi hal wajib, minimal pemerintah dapat menaikkan secara perlahan, dan memberikan bantuan kepada masyarakat golongan bawah karena hal ini tentu membantu mereka dalam menjalani roda hidupnya.

Pemerintah sesungguhnya malah mengubah haluan integritas dengan mengambil jalan lain yang lebih singkat, padahal mereka disini sebagai aktor utama yang memberikan remot kontrol untuk pengembangan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu tentunya berbagai upaya strategi untuk meningkatkan sebuah kualitas pelayanan publik hingga pada akhirnya tujuan dari harapan bangsa Indonesia dapat direalisasikan dengan memberikan tingkat kualitas kepuasaan yang tinggi bagi para masyarakat yang berhak menerimanya. 

Pemerintah bisa mengubah fokus pada permasalahan ini dengan menggunakan salah satu upaya yaitu dengan adanya perlindungan sosial, yang mana hal ini menjadi fokus utama pemerintah mengenai masalah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jelas adanya dapat memicu kemiskinan di Indonesia.

Harga asli jauh di atas rata-rata, harga minyak di dunia naik melesat dan Indonesia mengonsumsi minyak kita lebih besar dari produksinya. Jika dibilang pemerintah kurang kreatif memang di ucapkan mudah, akan tetapi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi uangnya berasal dari pajak. 

Jika pemerintah tidak menambah utang pasti dialihkan dengan menaikkan pajak. Hanya saja masyarakat khawatir, mereka sudah bersusah payah tetapi masih banyak korupsi di Indonesia dan APBN serta APBD juga dihamburkan untuk hal yang kurang penting. Hal ini juga bisa membawa ke sisi berapa banyak kendaraan terlebih motor di Indonesia yang tidak menutup kemungkinan tidak membayar pajak. 

Pemerintah memang bisa saja mensosialisasikan bagi masyarakat yang belum membayar pajak, karena masyarakat juga harus berkomitmen dan paham akan risikonya sendiri.

Keamanan sosial sebagai sikap yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan yang lebih dekat dengan pemerintahan yang baik dengan menggunakan mewujudkan cita-cita negara Indonesia.