Digitalisasi Pengawasan KPK, Optimalisasi Peran dalam Penanggulangan Korupsi pada Sumber Daya Alam

 

Penutup

Optimalisasi peran KPK dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi pada SDA merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekayaan SDA Indonesia dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntabel. Pada upaya ini, KPK perlu terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. 

Selain itu, KPK juga perlu terus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor SDA, serta memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik dan integratif. Adanya langkah optimalisasi peran KPK, diharapkan tindak pidana korupsi pada SDA dapat diminimalisir, sehingga kekayaan SDA Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Menghadapi tantangan korupsi di sektor SDA, optimalisasi peran KPK melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. MCP menyediakan alat yang efektif untuk memantau dan menganalisis potensi korupsi di tingkat daerah, sementara JAGA memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. 

Meskipun masih terdapat tantangan, dengan penguatan kolaborasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, KPK dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dari praktik-praktik korupsi. Optimalisasi peran KPK melalui MCP dan JAGA bukan hanya tentang pemberantasan korupsi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang.

KPK juga perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk fokus pada aspek sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan izin sumber daya alam, dengan tujuan menyoroti praktik korupsi dan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan integritas pejabat terkait. Pendekatan ini akan memastikan SDM mematuhi regulasi dan menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam proses perizinan. 

Selain itu, KPK sebaiknya diberikan wewenang untuk mengusulkan penutupan wilayah pengelolaan SDA, seperti tambang, untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi. Melalui adanya wewenang ini, KPK dapat proaktif dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti penyalahgunaan izin serta praktik korupsi, serta mendorong perbaikan sistem perizinan dan pengawasan yang lebih ketat, mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

  

Referensi

Andrianus, Pattimau. (2024). Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, 5(2):1432-1440. doi: 10.55681/jige.v5i2.2685