Dakwah Politik: Penggunaan Agama sebagai Instrumen Mobilisasi Politik oleh Partai Keadilan Sejahtera

Dengan adanya hubungan antar organisasi ini, seorang anggota partai politik juga memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi mitra partai politik tersebut. Misalnya, seorang anggota partai politik yang berideologi religius akan mewajibkan anggotanya untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan organisasi keagamaan mitra partai politik tersebut (Heidar, 2006).

Heidar membagi keanggotaan partai politik ke dalam tiga bentuk, yaitu individual, auxiliary, dan kolektif. Keanggotaan individual adalah ketika seorang individu mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota suatu partai politik. Ia, secara personal, akan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi anggota partai politik tersebut. 

Keanggotaan auxiliary adalah ketika seseorang menjadi anggota dari organisasi underbouw partai politik. Contoh dari organisasi ini adalah organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan partai politik. Keanggotaan kolektif adalah keanggotaan seseorang pada organisasi yang memiliki hubungan dekat dan informal dengan partai politik tertentu. Contohnya adalah hubungan antara serikat pekerja dengan partai sosialis di Eropa (Heidar, 2006).

Alasan seseorang untuk bergabung menjadi anggota partai politik pun beragam. Alasan-alasan itu antara lain adalah untuk mendapatkan keuntungan materi, mendapatkan pengaruh, dan mengekspresikan pandangan politik. Menurut survei yang dilakukan di Inggris, Irlandia, dan Skandinavia menunjukan bahwa sebagian orang di negara-negara tersebut bergabung dengan partai politik untuk memperjuangkan ideologi yang dianutnya dan mengadvokasikan suatu kebijakan pemerintah (Heidar, 2006). 

Dengan adanya keanggotaan partai politik ini, partai politik mendapatkan tenaga untuk melakukan kampanye politik dan menjalankan urusan administrasinya. Anggota partai politik dapat dimobilisasi untuk keperluan elektoral, seperti melakukan kampanye dan merekrut anggota baru. Selain itu, dengan adanya keanggotaan partai politik, partai politik dapat mengumpulkan aspirasi dari masyarakat untuk diadvokasikan di tingkat pemerintahan (Heidar, 2006).

Salah satu bentuk mobilisasi anggota partai politik yang penting adalah pengerahan anggota partai politik untuk melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Tujuan dari komunikasi politik ini adalah untuk mengajak masyarakat agar terlibat dalam proses politik, baik dalam bentuk mengikuti pemilu maupun dengan menjadi anggota partai politik. 

Proses komunikasi politik dengan masyarakat ini merupakan cerminan dari kekuatan organisatoris sebuah partai politik. Oleh sebab itu, usaha komunikasi politik dengan masyarakat ini membutuhkan sumber daya yang besar (Karp & Banducci, 2007).

Target dari komunikasi politik ini sangat bergantung dari strategi yang diterapkan oleh partai politik. Ada dua strategi komunikasi politik ke masyarakat, yakni mobilization strategy dan conversion strategy. Mobilization strategy berarti anggota partai hanya akan menghubungi kelompok masyarakat yang memang sudah menjadi basis pendukung partai politiknya. 

Tujuannya adalah untuk memobilisasi basis massa pendukung dari partai politik tersebut. Di sisi lain, conversion strategy akan menyasar kelompok masyarakat potensial yang merupakan basis pendukung partai politik lain maupun basis swing voter. Tujuan dari conversion strategy adalah untuk membujuk masyarakat agar mau memberikan suaranya kepada suatu partai politik (Karp & Banducci, 2007).

Proses komunikasi politik ke masyarakat ini cukup signifikan untuk kepentingan elektoral suatu partai politik. Masyarakat yang dihubungi oleh partai politik memiliki kemungkinan besar untuk memberikan suaranya kepada partai politik yang menghubunginya. 

Selain itu, dengan conversion strategy, kelompok masyarakat potensial memiliki kemungkinan untuk memberikan suaranya jika dihubungi oleh partai politik, terutama jika mereka dihubungi oleh orang atau tokoh yang mereka percaya (Karp & Banducci, 2007).