Kasus Asuransi Jiwasraya Dilihat dari Aplikasi Pemikiran Panoptikon yang Dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Konsep Kejahatan Struktural

Dalam kasus Jiwasraya, terdapat upaya yang sedang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan keuangan perusahaan. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan memberikan solusi yang adil bagi para nasabah yang terdampak. Tindakan hukum juga diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kesalahan dan pelanggaran yang telah terjadi. Kasus Asuransi Jiwasraya mengingatkan kita akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan bisnis asuransi. Dalam industri asuransi, kepercayaan adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik demi kepentingan nasabah dan stabilitas industri secara keseluruhan.

Kasus Asuransi Jiwasraya yang terjadi di Indonesia telah menyoroti masalah kejahatan struktural di perusahaan tersebut. Kejahatan struktural merujuk pada praktik yang terjadi di dalam sistem organisasi dan melibatkan orang-orang di berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18 dapat memberikan sudut pandang yang relevan. Konsep ini menggambarkan sebuah struktur pengawasan yang menyeluruh dan berkelanjutan, di mana individu-individu yang dipantau merasa selalu terawasi, bahkan jika pengawasan sebenarnya tidak terjadi secara konstan. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis penerapan konsep panoptikon dalam kasus Asuransi Jiwasraya dan mengeksplorasi dampaknya terhadap kejahatan struktural.

Kasus Asuransi Jiwasraya menimbulkan banyak kekhawatiran terkait praktik kejahatan struktural yang terjadi di perusahaan tersebut. Dalam konteks ini, konsep panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat memberikan wawasan yang relevan. Artikel ini menganalisis penerapan konsep panoptikon dalam kasus Asuransi Jiwasraya dengan fokus pada dampaknya terhadap kejahatan struktural. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan, peluang, dan implikasi yang terkait dengan penerapan konsep panoptikon dalam mengatasi kejahatan struktural di perusahaan asuransi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan konsep panoptikon dapat meningkatkan pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di dalam perusahaan serta memperkuat efektivitas penegakan hukum. Namun, terdapat juga tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan konsep tersebut, termasuk masalah privasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan perlindungan privasi individu. Selain itu, peran pemerintah dan otoritas terkait juga sangat penting dalam mencegah kejahatan struktural dengan menerapkan regulasi yang sesuai dan melakukan pengawasan yang ketat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penerapan konsep panoptikon dalam mengatasi kejahatan struktural dalam konteks kasus Asuransi Jiwasraya.

Gambaran Permasalahan dalam Kasus Asuransi Jiwasraya:

1. Kebijakan investasi yang meragukan: Jiwasraya menghadapi masalah keuangan yang serius akibat kebijakan investasi yang tidak konservatif. Perusahaan melakukan investasi dalam instrumen yang berisiko tinggi tanpa hasil yang diharapkan, menyebabkan kerugian yang signifikan.
2. Ketidakmampuan membayar klaim: Akibat kerugian yang dialami, Jiwasraya mengalami kesulitan untuk membayar klaim asuransi kepada nasabahnya. Ribuan nasabah tidak menerima klaim yang seharusnya mereka terima, termasuk pemegang polis asuransi jiwa dan pensiun.
3. Tindakan yang melanggar prinsip asuransi: Kasus Jiwasraya mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip asuransi, yaitu pembayaran klaim yang dapat diandalkan dan keamanan dana nasabah. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi.
4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Terdapat kurangnya transparansi terkait kebijakan investasi Jiwasraya, serta kurangnya akuntabilitas dalam mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan.
5. Dampak sosial dan ekonomi: Kasus Jiwasraya memiliki dampak yang luas, terutama bagi nasabah yang terdampak secara finansial. Banyak pensiunan yang mengandalkan pembayaran asuransi jiwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah pensiun.
6. Kelemahan sistem pengawasan: Terungkap kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada, baik dari regulator maupun lembaga terkait, dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku.
7. Konflik kepentingan: Dugaan terjadinya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk manajemen perusahaan dan pihak eksternal yang terlibat dalam kebijakan investasi.
8. Kerugian bagi citra industri asuransi: Kasus Jiwasraya merusak citra industri asuransi secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi menjadi terpengaruh, dan hal ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan industri. .  

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki sistem pengawasan dalam industri asuransi.

PENERAPAN PANOTIKON PADA KASUS JIWASRAYA

Panoptikon adalah konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham pada abad ke-18. Konsep ini menggambarkan suatu bentuk institusi pengawasan yang dirancang untuk mengontrol dan mengatur perilaku individu dengan cara yang efektif. Istilah "panoptikon" berasal dari kata Yunani "pan" yang berarti "semua" dan "optikos" yang berarti "melihat".

Dalam konteks kasus Asuransi Jiwasraya, aplikasi pemikiran panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat memberikan wawasan tentang permasalahan yang terjadi. Panoptikon adalah suatu konsep arsitektur penjara yang dirancang untuk menciptakan pengawasan yang terus-menerus terhadap para narapidana. Konsep ini dapat diterapkan dalam kasus Jiwasraya untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan konsep ini hanyalah sebagai alat pemikiran dan bukan penafsiran yang mutlak atau sepenuhnya relevan dengan kasus tersebut.

Prinsip-prinsip utama dalam konsep panoptikon adalah sebagai berikut:

1. Struktur fisik: Panoptikon melibatkan struktur fisik yang khas, yaitu bangunan dengan ruang pusat berbentuk melingkar atau persegi dengan sel-sel penjara atau ruangan yang menghadap ke pusat. Bangunan ini dirancang sedemikian rupa sehingga pengawas dapat memantau semua sel atau ruangan dari pusat, sementara tahanan atau individu yang diamati tidak dapat melihat apakah mereka sedang diamati.
2. Pengawasan tak terlihat: Prinsip utama panoptikon adalah pengawasan yang tak terlihat. Dalam panoptikon, individu yang diamati tidak tahu apakah dan kapan mereka sedang diamati. Oleh karena itu, mereka cenderung mengasumsikan bahwa mereka selalu diawasi, yang menciptakan efek psikologis dan mempengaruhi perilaku mereka. Ini mendorong individu untuk mematuhi aturan dan norma yang ditetapkan.
3. Keberadaan ancaman atau janji: Keberadaan pengawasan dalam panoptikon menghasilkan efek ancaman atau janji. Individu yang diamati merasa ada risiko jika mereka melanggar aturan atau norma yang ditetapkan, karena mereka tidak tahu apakah mereka sedang diamati atau tidak. Di sisi lain, keberadaan pengawasan juga memberikan janji keamanan dan perlindungan bagi mereka yang mematuhi aturan.
4. Pembentukan disiplin diri: Panoptikon mendorong individu untuk menginternalisasi aturan dan norma yang ditetapkan oleh pengawas. Mereka menjadi lebih disiplin dan mengontrol perilaku mereka sendiri karena mereka percaya bahwa mereka selalu bisa diamati. Ini menghasilkan pembentukan disiplin diri yang mengurangi kebutuhan pengawasan eksternal yang intensif.

Dalam konteks panoptikon, Bentham melihat pengawasan sebagai alat yang kuat untuk mengatur perilaku dan mempertahankan keteraturan sosial. Konsep ini telah mempengaruhi banyak bidang, termasuk sistem penjara, institusi pendidikan, dan pengawasan masyarakat.

1. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Konsep panoptikon menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengawasi tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat kekurangan transparansi terkait dengan kebijakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan. Kurangnya akuntabilitas dan pengawasan menyebabkan peluang bagi praktik yang meragukan untuk terjadi.
2. Kelemahan sistem pengawasan: Konsep panoptikon juga mengungkapkan kelemahan sistem pengawasan yang ada. Dalam konteks Jiwasraya, ada pertanyaan tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh regulator dan lembaga terkait dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku. Sistem pengawasan yang tidak memadai dapat memungkinkan pelanggaran atau kekurangan dalam operasi perusahaan.
3. Konflik kepentingan: Panoptikon mencerminkan pentingnya mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan. Dalam kasus Jiwasraya, ada dugaan terjadinya konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk manajemen perusahaan, pengambil keputusan, dan pihak eksternal yang terlibat dalam kebijakan investasi. Ketidakmampuan mengelola konflik kepentingan dapat menyebabkan tindakan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan nasabah.

Tujuan analisis menggunakan konsep panoptikon dalam kasus Asuransi Jiwasraya adalah: