Di sisi lain, penggunaan media sosial dalam kampanye politik juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun memiliki jangkauan yang luas, media sosial dapat menciptakan efek yang tidak selalu positif. Masyarakat di media sosial sering kali terfragmentasi, dengan berbagai kelompok yang memiliki preferensi dan pandangan politik yang berbeda-beda. Hal ini membuat pesan yang disampaikan oleh calon walikota harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan yang ada, tanpa menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, adanya potensi penyebaran hoaks atau informasi palsu juga menjadi tantangan besar dalam kampanye digital. Informasi yang salah atau tidak akurat dapat dengan mudah tersebar luas melalui media sosial dan merusak citra calon walikota. Oleh karena itu, penting bagi ketiga paslon tersebut untuk memiliki strategi yang matang dalam menangani potensi terjadinya krisis komunikasi yang dapat muncul di media sosial atau media baru.
Salah satu kekuatan utama media sosial dalam kampanye politik adalah kemampuannya dalam menciptakan ruang komunikasi dua arah antara calon pemimpin dan masyarakat. Tidak hanya sebagai saluran untuk menyampaikan berbagai informasi, media sosial memungkinkan audiens untuk memberikan feedback, serta mengajukan pertanyaan, atau bahkan berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu politik yang relevan. Hal ini memberikan kesempatan kepada calon walikota untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pemilih mereka. Dalam hal ini, ketiga paslon harus betul-betul memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun dialog dengan masyarakat, memperkuat kepercayaan, dan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, interaksi yang lebih personal dan terbuka dengan audiens menjadi salah satu elemen penting dalam kampanye melalui media sosial.
Peran media baru dalam kampanye Pilkada juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tingkat literasi digital masyarakat dan kesadaran politik yang ada di Kota Bekasi. Meskipun media sosial menawarkan banyak potensi untuk kampanye, masyarakat di daerah ini mungkin memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang berbeda-beda dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, untuk menjangkau pemilih yang lebih luas, ketiga pasangan calon walikota harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik audiens mereka. Tidak hanya itu, faktor kepercayaan terhadap media juga sangat penting dalam menentukan efektivitas kampanye. Pemilih yang merasa lebih percaya pada media sosial atau platform digital tertentu mungkin akan lebih mudah terpengaruh oleh kampanye yang dilakukan melalui platform tersebut. Hal ini harus diperhitungkan dengan cermat dalam strategi kampanye yang mungkin diterapkan oleh ketiga pasangan calon walikota tersebut dalam mendapatkan hati masyarakat Kota Bekasi.
Melihat dinamika dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketiga pasangan calon walikota Bekasi memanfaatkan media sosial atau media baru dalam kampanye mereka untuk Pilkada Kota Bekasi tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang diterapkan oleh ketiga calon walikota melalui platform digital. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan media sosial dalam membangun citra politik dan meningkatkan keterlibatan pemilih. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial dapat memengaruhi perilaku pemilih dalam kontestasi politik lokal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para calon walikota dan tim kampanye mereka dalam merumuskan strategi kampanye digital yang lebih baik dan lebih efisien di masa depan.
Kajian Literatur
Kampanye politik telah lama menjadi sarana penting dalam mempengaruhi opini publik dan memenangkan pemilih. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam perkembangan media digital dan new media, praktik kampanye politik pun mengalami transformasi signifikan. Dalam konteks Indonesia, pergeseran media kampanye dari konvensional menuju digital semakin terlihat dalam berbagai Pilkada, termasuk Pilkada Kota Bekasi 2024. Media digital, khususnya media sosial, telah mengubah paradigma kampanye politik tradisional dengan menyediakan platform yang lebih efisien dan interaktif. Para calon walikota kini dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih tepat sasaran melalui berbagai kanal digital, yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada pemilih (Katz, 2017).
Media sosial dalam kampanye politik dikenal memiliki berbagai keunggulan, salah satunya adalah kemampuannya dalam membangun interaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Penelitian oleh Loader, Vromen, dan Xenos (2014) menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan para calon untuk membentuk citra diri, memperkuat pesan politik, serta meningkatkan keterlibatan pemilih. Dalam hal ini, penggunaan media sosial bukan hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk membangun relasi dengan masyarakat yang lebih bersifat dua arah, di mana pemilih dapat memberikan umpan balik, bertanya, bahkan mengkritik kandidat secara langsung. Keberadaan media sosial juga memperpendek jarak antara kandidat dan pemilih, yang selama ini terhalang oleh batas-batas geografis dan hierarki komunikasi yang lebih formal pada media konvensional seperti televisi atau radio.
Selain itu, media digital memungkinkan kampanye politik untuk lebih bersifat terpersonalisasi. Menurut Bruns (2018), dalam dunia yang semakin terfragmentasi, media sosial memungkinkan pemilih untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan preferensi mereka, sehingga menciptakan pengalaman kampanye yang lebih terfokus dan intens. Dengan menggunakan algoritma yang menganalisis perilaku pengguna, media sosial dapat menyajikan konten yang sesuai dengan minat dan masalah yang sedang dihadapi oleh pemilih, sehingga pesan kampanye yang disampaikan menjadi lebih personal dan terarah. Dalam pilkada serentak Kota Bekasi 2024, ketiga pasangan calon walikota tersebut kemungkinan besar telah memanfaatkan fitur-fitur seperti iklan terarah (targeted ads), polling, dan live streaming untuk meningkatkan jangkauan dan interaksi dengan pemilih mereka.
Namun, pemanfaatan media digital dalam kampanye politik juga tidak lepas dari tantangan, salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks. Sering kali, media sosial menjadi saluran yang rawan untuk disebarkannya berita palsu yang dapat merusak reputasi calon atau mengubah persepsi pemilih. Hal ini menjadi masalah besar dalam kampanye politik, di mana informasi yang tidak tervalidasi dapat mempengaruhi keputusan politik secara signifikan. Menurut Allcott dan Gentzkow (2017), hoaks yang tersebar di media sosial cenderung lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan informasi yang benar. Oleh karena itu, para calon walikota perlu mengantisipasi dan mengelola potensi penyebaran hoaks ini dengan strategi komunikasi yang lebih transparan dan berbasis data.
Dalam konteks Indonesia, peran new media semakin vital dalam meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan pemilih muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Menurut penelitian oleh Sungkowo (2021), new media memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi milenial dan Z. Media sosial memberikan akses mudah bagi generasi muda untuk terlibat dalam diskusi politik, memberikan suara, dan berpartisipasi dalam kampanye dengan cara yang lebih dinamis. Oleh karena itu, ketiga pasanga calon walikota tersebut akan sangat diuntungkan dengan adanya akses langsung kepada pemilih muda melalui platform-platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, yang memberikan mereka kesempatan untuk memengaruhi pilihan politik mereka.
Namun, meskipun media sosial memiliki keunggulan dalam meningkatkan keterlibatan, ada juga risiko terkait privasi dan etika dalam penggunaan data pribadi pemilih. Beberapa platform media sosial mengumpulkan data pengguna yang dapat digunakan untuk menargetkan iklan politik yang lebih spesifik. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana informasi pribadi pemilih dapat dimanfaatkan untuk tujuan kampanye tanpa melanggar hak privasi mereka. Menurut Zuboff (2019), pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam kampanye politik digital harus diatur dengan ketat untuk menghindari penyalahgunaan data yang bisa berisiko merugikan pemilih dan merusak integritas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi calon walikota untuk memastikan bahwa strategi kampanye digital mereka tidak hanya efektif, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan hukum terkait penggunaan data pribadi.
