Konflik Laut China Selatan: Ancaman Kedaulatan dan Strategi Mitigasinya

            Dengan kepemimpinan Indonesia juga dapat digelar latihan militer bersama ASEAN pertama kalinya pada September 2023 dengan sandi Asex-01 Natuna, yang bertempat di perairan Natuna. Latihan ini mengambil aspek keamanan maritim dan penanggulangan bencama (detik.com, 19 September 2023).

Diplomasi pertahanan dan militer ini dapat melengkapi diplomasi konvensional yang menjadi tugas pokok Kementerian Luar Negeri. Diplomasi makin penting karena meski sengketanya belum tentu tertuntaskan, sepanjang masih ada komunikasi dan negosiasi, perang terbuka berskala penuh akan terhindarkan.   

            Kedua, percepatan pembangunan postur pertahanan. Indonesia boleh berharap yang terbaik yang akan terjadi di kawasan LCS, yakni sengketa diselesaikan secara damai melalui perundingan dan diplomasi. Namun, Indonesia juga harus bersiap jika situasi terburuk terjadi, yaitu pecah perang terbuka.

            Terlebih, Wakil Menteri Pertahanan Herindra pernah menyatakan Indonesia belum siap menghadapi perang Indo-Pasifik (Kompas, 1 Maret 2024). Meskipun kesiapan tempur itu tidak berarti Indonesia akan berperang, tapi minimal Indonesia harus mampu mengamankan wilayahnya dan perairan internasional yang melewati wilayah Indonesia, utamanya ALKI II. Indonesia harus memiliki armada laut dan udara yang dapat menciptakan efek penggetar (deterrent effect), sehingga negara mana pun tidak berani menciptakan konflik bersenjata di ALKI II dan sekitarnya.

            Sejak tahun anggaran 2010 hingga 2024 Indonesia menjalankan pembangunan postur pertahanan dengan target minimum essential force (MEF) atau skala kekuatan pokok minimum. Namun, pada Rapat Pimpinan TNI 2023 disampaikan bahwa pencapaian pembangunan MEF TNI ketiga matra adalah 65,06 persen. Adapun pencapaian MEF untuk TNI AD 77,38 persen, TNI AL 66,29 persen, dan TNI AU 51,51 persen (Kompas, 10 Maret 2023, selengkapnya pada link https://nasional.kompas.com/read/2023/03/10/11381291/minimum-essential-force-2024-harapan-panglima-tni-tetap-100-persen-tapi?page=all).

            Oleh karena pencapaian pembangunan postur MEF TNI baru sekitar 65 persen pada 2023, maka pada akhir tahun anggaran 2024 atau akhir tahapan pembangunan MEF diperkirakan skala MEF tidak akan tercapai. Konsekuensinya, pembangunan postur pertahanan pada periode 2024-2029 mestinya dipercepat, terlepas masih memakai skala MEF atau membuat perencanaan target postur yang baru. Ini juga berarti pemerintahan mendatang perlu berani membuat terobosan untuk mempercepat pencapaian postur pertahanan yang memadai, seperti menaikkan anggaran pertahanan sekitar satu hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (GDP). Selama ini anggaran pertahanan berkisar 0,7 hingga 0,8 persen dari GDP.

            Terobosan lain adalah merancang ulang postur pertahanan dengan menimbang perkembangan teknologi kendaraan nirawak (drone), baik darat, udara, permukaan air maupun bawah permukaan air. Biaya drone sangat murah dibandingkan alat utama sistem senjata (alutsista) konvensional, seperti tank tempur utama, kapal permukaan, pesawat tempur, dan lain-lain. Namun, dalam perang Nagorno Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, serta perang Rusia-Ukraina, drone banyak melumpuhkan tank.

Menurut Halem (2023) dalam jurnal Parameters edisi Winter 2023-24 berjudul Ukraine's Lessons for Future Combat: Unmanned Aerial Systems and Deep Strike, drone kecil berukuran kurang dari semeter dengan jangkauan sekitar lima kilometer dapat memantau jarak dekat dan menjadi drone bunuh diri (loitering munition) berharga kurang dari seribu dolar. Adapun drone medium dengan ukuran semeter berjangkauan enam kilometer dapat membawa munisi ringan dan berbiaya seribu hingga sepuluh ribu dolar. Bandingkan harga drone dengan satu unit tank tempur utama Leopard 2A5 yang mencapai sepuluh juta dolar/ unit.         

            Pembangunan postur pertahanan juga perlu diselaraskan dengan Strategi Pertahanan Nusantara. Dalam tulisan Opini Kompas 5 Oktober 2023, Panglima TNI saat itu Laksamana Yudo Margono menjelaskan, strategi ini memanfaatkan bentuk negara kepulauan untuk menyatukan kekuatan pemukul darat, laut, dan udara yang terkonsentrasi di beberapa pulau besar. Karena itu, dibutuhkan alutsista TNI AL dan TNI AU sebagai unsur lindung dan unsur angkut kekuatan pemukul TNI AD ke wilayah operasi yang ditentukan.

            Strategi pertahanan nusantara yang dilengkapi dengan percepatan pembangunan postur pertahanan matra laut dan udara dapat mengatasi konflik LCS karena wilayah operasinya mayoritas di perairan laut dan ruang udara di atas laut. Hanya jika musuh atau ancaman militer/ kelompok bersenjata telah memasuki pulau-pulau di sekitar LCS, seperti Natuna dan Batam, maka peran matra darat menjadi dominan. Karena itu, pembangunan postur pertahanan yang perlu disegerakan adalah penambahan alutsista matra laut dan udara, modernisasinya, serta pengembangan kemampuan matra laut dan udara, tanpa mengabaikan pengembangan matra darat. Terlebih, dalam pencapaian pembangunan MEF pun, matra laut dan udara tertinggal dari matra darat.

            Ketiga, strategi mitigasi ketiga adalah pengembangan penjaga pantai (coast guard) Indonesia untuk mengatasi risiko eskalasi konflik di LCS. Namun, pengembangan penjaga pantai dilakukan secara paralel dengan pembangunan postur pertahanan laut, serta penggunaan kekuatan laut.