Tanpa kenaikan UKT saja, masih banyak yang kesulitan untuk kuliah, apalagi dengan kondisi seperti ini. Meskipun sudah ada program KIPK, akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Akibatnya apa? Kualitas sumber daya manusia rendah, kemiskinan struktural terus terjadi, pengangguran meningkat, dan akhirnya, potensi sumber daya manusia di daerah tidak dapat berkembang optimal, dan ini berujung pada ketidakmampuan daerah untuk bersaing dan berkembang.
Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan refleksi serius terhadap pendekatan dan strategi yang digunakan. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan harus ditingkatkan. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat.Â
Kedua, kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang seragam tidak akan efektif. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program yang relevan dan tepat sasaran.Â
Ketiga, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi fokus utama. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat daerah dapat menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah mereka sendiri.
Sudah saatnya, kita bergerak dari kata-kata menuju tindakan konkret demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah tujuan mulia yang bisa menjadi kenyataan jika kita mampu mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan komitmen yang telah dicanangkan. Namun, jika lip service terus mendominasi tanpa adanya aksi nyata, maka visi ini akan tetap menjadi sekadar wacana yang tidak pernah terwujud.
