Bagaimana pemerintah kepikiran ingin melonggarkan PSBB, sementara kasus demi kasus positif dan kematian masih terus bertambah tiap harinya. Jika sudah begini, apa sebutan yang pantas bagi pemerintah, kalau bukan sedang bercanda dengan nyawa penduduk tanah air.
Dengan kata lain, Di tengah peningkatan jumlah kasus warga positif terjangkit virus corona, relaksasi dianggap hanya akan membuat "ambyar" proses pencegahan yang selama ini dilakukan. Pemerintah juga bakal dianggap tidak konsisten dalam mengeluarkan kebijakan.
Makanya sangat beralasan jika wacana pelonggaran PSBB ini mendapat kritikan dan penolakan banyak pihak. Mereka beranggapan, wacana tersebut akan sangat berdampak buruk bagi keselamatan masyarakat. Bahkan ada juga yang menilai, pemerintah Indonesia hanya mengedepankan urusan ekonomi tanpa mempertimbangkan faktor kesehatan masyarakat.
Padahal, jauh hari sebelumnua, WHO sudah mengingatkan kepada negara di dunia, untuk tak mencabut status lockdown atau pembatasan sosial yang dilakukan. Sejumlah negara yang melonggarkan pembatasan sosial kembali mengalami peningkatan kasus infeksi virus corona.
Seperti dikutip Okezone.com, Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesusm menyarankan, negara harus terlebih dulu mampu mengendalikan epidemi, sebelum mencabut pembatasan sosial. Selain itu, negara juga harus bisa memastikan sistem kesehatannya mampu mengatasi potensi penularan kembali dan memiliki pengujian yang diperlukan untuk melacak serta mengisolasi infrastruktur yang ada.
Nah, apa yang diungkapkan oleh WHO ini sejatinya harus benar-benar dipahami betul oleh pemerintah sebelum memutuskan relaksasi PSBB.
Saya jelas tidak ingin, hanya karena alasan ekonomi, pemerintah akhirnya mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Seperti saya bilang di paragraf atas, jika pemerintah memaksakan kehendaknya tanpa memperhatikan batasan-batasan seperti yang telah dikeluarkan WHO, sama artinya pemerintah sedang bercanda dengan nyawa warga negaranya.
Inkonsistensi Pemerintah
Selain mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, pelonggaran PSBB ini juga merupakan bukti inkonsistensi pemerintah dalam memberlakukan sebuah aturan. Dan ini tentunya semakin memperpanjang deretan inkonsistensi pemerintah terkait penanganan virus corona.
Sebelumnya, pemerintah hendak menerbitkan larangan mudik sejak awal namun pada akhirnya hal tersebut dibatalkan. Eh, pas menyadari banyak kasus di daerah, pemerinyah pun akhirnya memberlakukan larangan mudik.
Lagi, larangan ini juga tidak konsisten. Karena, ternyata masih meninggalkan celah. Yaitu, larangan ini tidak berlaku bagi mereka yang hendak pulang kampung. Padahal mudik ataupun pulang kampung, esensinya sama bahwa mereka berpotensi membawa wabah virus corona.
