Tentu saja, aturan ini patut diapresiasi, apalagi pemerintah pun tidak lepas tangan. Dalam hal ini, aturan PSBB ini dibarengi dengan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Salah satunya, tetangga saya tadi. Meski memang realitanya hingga saat ini bantuan tersebut di lingkungan saya tinggal tak kunjung datang.
Masalahnya sekarang, saya mau nanya. Jika aturan atau apapun itu belum atau tidak menghasilkan sesuai keinginan, apa yang harus diperbuat?
Logika sederhananya, jika tidak diganti, tentunya aturan itu seharusnya lebih diseriuskan lagi dalam penerapannya, bukan?
Nah, ini yang saya tidak pahami dengan pola pikir pemerintah, saat ini. Atau, mungkin saya terlalu bodoh untuk memahami hal ini.
Jika melihat dari jumlah angka kasus positif virus corona di tanah air yang masih terus terjadi penambahan tiap harinya. Bahkan penambahan tersebut rata-rata di atas 200 kasus. Pun dengan kematian, meski kenaikannya tidak signifikan.
Terbukti, kemarin, Selasa (12/5/2020) jumlah kasus positif virus corona masih diangka 14.749 orang dengan 1.007 orang diantaranya meninggal. Hari ini Rabu (13/5/20) jumlah positif ada kenaikan sebanyak 689 orang menjadi 15.438 orang. Sedangkan angka kematian bertambah menjadi 1.028 orang atau ada penambahan sebanyak 21 orang.
Kendati demikian, patut disyukuri jumah angka kesembuhanpun terus menunjukan progres positif.
Tapi, jika melihat masih banyaknya penambahan kasus positif dan kematian, PSBB ini masih belum mampu menunjukan hasil positif. Bisa jadi hal tersebut bukan karena aturan yang tidak baik, melainkan rendahnya tingkat kedisiplinan warga.
Dengan demikian jika ingin PSBB bisa berjalan lebih efektif, sejatinya lebih diperketat dan lebih tegas dalam penerapan sanksi, untuk memberikan efek jera. Sehingga dengan demikian diharapkan akan tumbuh kesadaran dari masyarakat.
Anehnya, alih-alih lebih memperketat PSBB, pemerintah malah berencana relaksasi atau melonggarkan aturan ini. Sejujurnya, saya tidak paham dengan hal ini.
Yang saya pahami, rencana pelonggaran PSBB ini seolah keselamatan dan kesehatan masyarakat hanya dijadikan bahan candaan atau eksperimen oleh pemerintah.
