COUNTER attack, akrab kita dengar dalam istilah sepak bola. Dalam cabang olahraga bola sepak ini, taktik counter attack biasanya dilakukan oleh tim yang tidak sanggup mengimbangi lawan dengan open play atau permainan terbuka.
Dengan kata lain, counter attack adalah antitesis dari permainan sepak bola menyerang. Yaitu, sebuau taktik serangan balik yang dilakukan oleh sebuah tim yang berada di posisi bertahan dan merancang serangan tiba-tiba kedepan dengan mengirimkan bola langsung kedepan, baik dengan umpan lambung atau umpan terobosan kedepan.
Taktik counter attack atau serangan balik biasanya dilakukan oleh tim-tim yang secara kualitas permainan berada di bawah tim lawan. Biasanya taktik ini dilakukan oleh tim-tim yang tidak diunggulkan dan selalu berada dalam tekanan tim lawan.
Taktik tersebut cukup populer dan efektif membuat frustrasi tim yang tampil menyerang atau mengandalkan penguasaan bola. Formasi yang digunakan biasanya menumpuk pemain di jantung pertahanan, sambil memancing tim lawan masuk perangkap.
Baru, setelah tim berhasil memancing keluar para pemain lawan untuk maju menyerang, disaat itulah tim segera mengumpan bola kedepan untuk disambut oleh seorang pemain. Biasanya, pemain tersebut adalah seorang penyerang yang gesit plus memiliki kemampuan menguasai bola diatas rata-rata dalam melewati para pemain bertahan lawan yang tersisa, bahkan termasuk kiper sendiri untuk segera mencetak gol.
Meski di era sepak bola modern seperti sekarang takti dengan menggunakan counter attack kurang disukai penonton, tapi tak jarang strategi permainan seperti ini membuahkan hasil positif.
Lalu apa kaitannya counter attack dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sebenarnya tidak ada kaitannya. Cuma jika dikaitkan atau digunakan ilmu cocokologi, dengan peristiwa yang belum lama ini terjadi, boleh jadi tak ada salahnya juga disematkan.
Peristiwa itu sendiri terjadi beberapa waktu lalu, dimana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerang Anies Baswedan dengan melemparkan pernyataan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah tidak lagi memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi virus corona atau covid-19.
Dengan adanya ungkapan yang dilemparkan oleh Sri Mulyani tersebut, seolah telah membuat Anies Baswesan mati kutu. Terbukti, dia tidak langsung merespon balik.
Wajar jika akhirnya ada anggapan bahwa pengakuan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 tersebut aman, hanya karangan semata.
Tapi, anggapan tersebut akhirnya terbantahkan. Tiba-tiba saja, Anies membantah tudingan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 5,033 triliun untuk pendistribusian bansos.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam. Dikutip dari Kompas.com.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos). Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.
Masih dikutip dari Kompas.com, lanjut Anies, pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.
Statement yang disampaikan olen mantan Rektor Universitas Paramadhina Jakarta ini, seolah ingin menginformasikan terhadap masyarakat bahwa mereka tidak usah khawatir dengan stok bantuan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Sekaligus ingin mengcounter Menkeu Sri Mulyani, bahwa yang diungkapkannya tersebut tidak benar.
Dengan adanya respon Anies, atau penulis lebih suka menyebutnya dengan counter attack, akankah Sri Mulyani mampu merespon kembali dengan membuktikan bahwa yang diungkapkannya beberapa waktu lalu tidak mengada-ada. Atau, malah sebaliknya. Sri mulyani diam dan tak berkutik.
Tentu saja menarik kita tunggu, apa yang akan terjadi selanjutnya.
Covid-19 dan PSBB Haruskan Pemerintah Gelontorkan Anggaran Besar
Mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19, telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan aturan cukup tegas terhadap seluruh warga masyarakat di tanah air, yaitu berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
PSBB itu sendiri adalah sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang bermula dari Wuhan, China agar jangan sampai terus bergerak liar dan menyebar makin luas.
Dengan PSBB, masyarakat seolah dipaksa untuk membatasi segala aktivitasnya. Mereka dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, mengurangi interaksi sosial dan sebisa mungkin melakukan aktifitas, seperti belajar, bekerja dan beribadah di rumah.
Tampaknya PSBB ini cukup mudah untuk dilakukan. Namun, dampaknya sangat luar biasa merugikan banyak pihak. Karena dengan harus melakukan seperti tersebut di atas, telah berimbas pada kesulitan ekonomi. Terutama bagi masyarakat kecil yang bekerja pada sektor informal.
Sebut saja, tukang ojek online yang biasanya sudah tidak bisa lagi mengangkut penumpang sebagaimana biasanya. Pun dengan sopir angkutan umum. Terus lagi, para pedagang-pedagang kecil juga tak bisa lagi menjual barang dagangannya seperti biasa.
Bahkan karena PSBB pula banyak perusahaan yang terpaksa harus merumahkan, malah memberhentikan karyawannya. Dampaknya, menjadikan pendapatan masyarakat (kecil) semakin tak menentu bahkan hilang sama sekali. Untuk itu, untuk mem-back up kebutuhan masyarakat tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah.
Nah, sebagai konpensasinya, pemerintah pun baik pusat maupun daerah tidak berpangku tangan. Mereka harus memastikan jaminan hidup bagi warganya. Dalam hal ini pemerintah diwajibkan mampu memenuhi kebutuhan dasar.
Sejauh ini, meski belum sempurna benar, memang tak dipungkiri sudah ada pos-pos bantuan yang didistribusikan terhadap masyarakat. Baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja, kekuatan anggaran untuk bantuan terhadap masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini terbatas. Terutama bagi pemerintah daerah.
Sri Mulyani Ungkap Pemprov DKI Lepas Tanggungjawab
Salah satu daerah yang sudah kerepotan mengadakan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak covid-19 adalah DKI Jakarta. Jumlah keluarga calon penerima manfaat di Ibu Kota ini mencapai 1,1 juta.
Karena merasa tak mampu lagi memberikan bantuan tehadap sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut di atas, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas tanggungjawabnya kepada pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Dikutip dari CNNIndonesia, Sri Mulyani dengan gamlang mengatakan, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).
Hal ini, lanjut dia, membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM terdampak tekanan pandemi virus corona atau covid-19 itu. Dengan begitu, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," imbuhnya.
Nah, statement Sri Mulyani inilah yang akhirnya dicounter Anies Baswedan, seperti telah disebutkan di atas.
Salam
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
