Salah satu daerah yang sudah kerepotan mengadakan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak covid-19 adalah DKI Jakarta. Jumlah keluarga calon penerima manfaat di Ibu Kota ini mencapai 1,1 juta.
Karena merasa tak mampu lagi memberikan bantuan tehadap sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut di atas, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melepas tanggungjawabnya kepada pemerintah pusat. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Dikutip dari CNNIndonesia, Sri Mulyani dengan gamlang mengatakan, Pemprov DKI melepas tanggung jawab pendanaan bansos karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," terang Sri Mulyani dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5).
Hal ini, lanjut dia, membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM terdampak tekanan pandemi virus corona atau covid-19 itu. Dengan begitu, beban anggaran bansos pemerintah akan meningkat.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," imbuhnya.
Nah, statement Sri Mulyani inilah yang akhirnya dicounter Anies Baswedan, seperti telah disebutkan di atas.
Salam
