Bondowoso Gaduh, Ulah Siapa?

Bagaimanapula dengan banyaknya persoalan yang sama di kabupaten/ kota lainnya? Indikasi pelanggaran sistem merit, seleksi terbuka yang juga tidak sepenuhnya dilakukan sesuai aturan, mutasi sebelum genap dua tahun  dan berbagai pelanggaran yang sebetulnya dengan mudah kita suguhkan sebagai fakta. Apakah tidak ada standar yang sama? Apakah KASN bertindak hanya atas dasar laporan saja? Jika tidak ada yang melapor berarti dianggap benar?

Sebenarnya tidak ada persoalan, jika masyarakat mengambil peran untuk ikut mengawasi, memberi masukan bahkan mengkritisi eksekutif. Namun harus dilakukan secara proporsional dan bertanggungjawab dengan menghindari justifikasi dan menghormati hak dan martabat orang lain.

Bukan perkara sulit pula untuk menelisik siapa saja yang selama ini ikut menikmati kue kekuasaan dengan berbagai efek dominonya. Adalah perkara simpel untuk menunjuk siapa elit politik yang selama ini ikut intervensi mengatur tugas eksekutif. Bukan soal rumit juga untuk menunjuk siapa gerangan birokrat yang ikut bermain dan tengah tersandera oleh kepentingan politik.

Terbaru adalah soal seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah. Sepanjang perjalanan mulai dari seleksi administrasi sampai pada munculnya tiga nama terbaik tak luput dari sorotan. 

Dugaan kuat keterlibatan ASN yang menjadi pemasok data sekaligus analis terhadap keseluruhan proses seleksi kembali menyeruak. Laporan kembali dilayangkan ke berbagai instansi pusat setelah sebelumnya di blow up di banyak media untuk menciptakan opini negatif. 

Secara logika, tidak mungkin pihak luar dapat sebegitu detil meramu banyak persoalan jika tidak ada keterlibatan orang dalam (baca ASN). Akhirnya terciptalah narasi yang menyudutkan. 

Jika narasi yang dibangun mempunyai dasar argumentasi yang obyektif tentu tidak ada persoalan. Kebanyakan menjadi masalah karena narasi yang dibangun begitu subyektif kemudian menjustifikasi, memposisikan pihak lain dalam posisi bersalah secara mutlak dan dengan sengaja berbuat demi orientasi tertentu.

Lebih celaka lagi, pihak pemerintah yang syah tidak cukup piawai melakukan counter, meskipun sekadar menggunakan hak klarifikasi atau hak jawab. Akibatnya stigma negatif relatif melekat pada eksekutif beserta seluruh jajaran birokrat sebagai pelaksana. Dan nampaknya inilah yang diharapkan. Kegaduhan demi kegaduhan sengaja diciptakan untuk memperlemah posisi politik Bupati beserta jajarannya. 

Masihkah  ada yang menyangkal jika seluruh kegaduhan yang terjadi adalah imbas syahwat politik? Alih-alih mengharap simpati masyarakat dan mendapat insentif elektoral, yang ada malah situasi sosial yang justru merasa muak dengan polah para poitisi yang dengan terang benderang mengedepankan kepentingan politik dan kekuasaan dari pada kepentingan rakyat luas.

Kini masyarakat bisa menilai, jalannya pemerintahan yang terseok-seok, terjadinya perlambatan dalam banyak bidang dan masih kentalnya politisasi birokrasi terjadi atas ulah siapa. 

Sepanjang tiga tahun pemerintahan SABAR berjalan, urusan politik adalah segala galanya. Jika nafsu politik yang selalu berkorelasi positif dengan kekuasaan selalu didepan, kapan Bondowoso bisa bergerak maju? Kita pun bisa menilai, seandainya pemerintahan dinilai gagal, siapa biang keroknya. Pertanyaan besarnya, pihak manakah yang benar-benar berhikmad untuk kepentingan masyarakat Bondowoso?