Bondowoso Gaduh, Ulah Siapa?

Akhirnya jatuhlah Sekda definitif pilihan bupati dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dari Jabatan Sekda . Karena keberatan, perkara pemberhentian kemudian bergulir ke ranah hukum/ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sekuel prahara politik terus berlanjut. Lebih jauh kemudian salah satu partai pengusung bupati -- wakil bupati  dalam kontestasi pilkada bahkan mengambil langkah untuk hengkang  dan bergabung dengan koalisi besar oposisi. Langkah strategis yang kemudian membuat pemerintah/ eksekutif semakin ringkih tak berdaya.

Sementara  segelintir partai mitra koalisi pendukung pemerintah nampak tak sanggup menjadi barrier dan penyeimbang dalam menghadapi serangan politik. Bupati jadi sasaran empuk untuk terus diserang dengan cara mencari celah. Penjabat sekda yang ditunjuk gubernurpun tampak tak bisa berbuat signifikan.

Birokrasi tetap terbelah bahkan kian terpolarisasi. Seluruh persoalan yang muncul ke permukaan dan menjadi amunisi politik tampak sangat detil dan lengkap lebih kurang karena peran ASN yang terperangkap dan tersandra oleh kepentingan politik. Siapakah para ASN yang membelot, bersikap partisan  dan tersandra dengan kepentingan politik? Tak usah disebutkan, kebanyakan orang pasti sudah paham.

Kita bahkan  masih ingat, tahun lalu pihak DPRD sempat mengangkat kasus mutasi promosi menjadi materi hak interpelasi. Begitu rajin dan piawainya para politisi sehingga peristiwa  biasa dinarasikan sebagai kasus yang sangat penting dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak sehingga berujung peristiwa politik berupa interpelasi.

Secara teori, tidak akan ada pemerintahan yang dapat berjalan efektif jika tidak mendapat dukungan politik yang memadai. Bagaimanapun bupati Salwa Arifin tidak akan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dibawah  kondisi yang tak harmonis karena pertarungan politik. 

Bayangkan saja, bagaimana mungkin bisa memerintah dengan baik jika pasangan/wakil bupatinya lansung atau tidak mengambil sikap oposan? Berdiri di dua kaki? 

Dalam salah satu kesempatan bahkan wakil bupati secara terang-terangan mendukung langkah interpelasi yang dilakukan oleh DPRD. Dalam beberapa peristiwa berikutnya sang wakil bupati bahkan menjadi garda terdepan dalam banyak kasus yang mengarah pada upaya mendeligitimasi bupati. 

Sebutlah soal penebangan kayu, soal laporan dugaan jual beli jabatan, mutasi - promosi  dan banyak peristiwa lainnya yang secara terang benderang menunjukkan sikap kontraproduktif. 

Padahal semua tuduhan itu semestinya harus dibuktikan dulu secara hukum. Dukungan terhadap bupati hanya sebatas lips servis dan retorika belaka karena kepentingan politik ditempatkan dalam posisi paling depan dan segala-galanya.

Konstlelasi politik di Bondowoso memang aneh, ada partai politik yang menarik diri dari koalisi pendukung eksekutif tapi tetap menempatkan kader sebagai bagian penting dalam birokrasi. Inkonsisten dan  ambigu, akibatnya  berpotensi menggunting dalam lipatan, dengan mudah menusuk dari belakang, menjadi duri dalam daging dan berpotensi membuat pemerintahan semakin hancur berantakan.