Bondowoso Gaduh, Ulah Siapa?

Bukti bahwa kepentingan politik masih erat memagut birokrasi adalah dua peristiwa penting yang terjadi dua tahun berturut-turut. Yakni Seleksi terbuka Jabatan eselon dua. 

Kembali masyarakat disuguhi oleh pertarungan kepentingan yang tidak elok. Karena tidak puas dengan hasilnya kembali berkembang narasi negatif terkait kinerja seluruh pihak yang terlibat. 

Jagad maya kembali ribut dan dipenuhi dengan tuduhan dan silang pendapat yang tidak terukur obyektifitasnya. Framing dan pembunuhan karakter kembali menjadi senjata utama.

Berikutnya ramai-ramai mengulas dugaan pelanggaran berdasarkan persepektifnya sendiri. Ramai-ramai melapor ke instansi vertikal tanpa konfirmasi ke pihak yang berkompeten. 

Akibatnya, semua menjadi repot, agenda kegiatan yang sudah matang dirancang menjadi berantakan karena terus berkutat dengan masalah. Lebih celaka lagi karena instansi pusat (baca KASN) yang semestinya menjadi juri yang adil justru "diduga"  ikut bermain. Faktanya memang banyak sekali pihak di Bondowoso yang mempunyai akses langsung ke asisten komisioner bahkan ke Komisioner.

Fakta yang bisa kita rasakan juga bahwa klarifikasi dan proses pencarian fakta terasa tidak berimbang. Bahkan merebak tuduhan bahwa oknum KASN turut bermain dan terseret dalam percaturan politik lokal di Bondowoso.

Riuhnya pemberitaan menjadi salah satu alasan KASN fokus dan menghabiskan energi untuk Bondowoso. Tanpa bisa memilah mana berita hoak dan mana berita yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. 

KASN juga tidak punya kemampuan memilah mana media yang bonafit, mana media yang dapat dikatagorikan abal-abal dan berafiliasi dengan kepentingan politik. 

Bahkan fakta yang tidak terbantahkan bahwa setiap surat penting yang asalnya dari KASN yang berkatagori rahasia selalu jatuh ke tangan media terlebih dahulu dari pada Bupati selaku terlapor.

 Ada indikasi KASN memberikan karpet merah/lebih melayani kepentingan pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan ikut mendorong terciptanya kegaduhan.

Bagaimana mungkin lembaga superior dan mempunyai kewenangan sangat besar seperti KASN tidak bisa bersikap profesional? Bagaimana mungkin pula KASN tidak mempunyai sensitifitas sehingga tidak bisa membedakan mana kepentingan politik mana yang murni urusan administratif?