Memalukan! Dugaan Korupsi Edhy Terjadi Saat Rakyat Susah di Masa Pandemi

Dugaan kasus korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjadi di masa pandemi. Kondisi yang memalukan bagi bangsa Indonesia.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2020) menjelaskan kasus yang menjerat sang Menteri bermula dari SK 53/2020 tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkannya.

Uang 'pelicin' pun beredar. Memasuki Oktober 2020, terdapat aliran dana sebesar Rp731 juta untuk kepentingan Iis Rosyati Dewi, istri dari Edhy Prabowo bersama dua staf khusus sang Menteri: Andreau dan Safri. 

Edhy dan istrinya diduga menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang branded, antara lain jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, serta baju Old Navy di Hawaii, AS pada 21-23 November 2020.

Edhy memperlihatkan penyesalannya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia menyampaikan permohonan maafnya kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ibundanya dan masyarakat. Ia menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. 

Baginya, kejadian ini merupakan sebuah kecelakaan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan dugaan kasus korupsi dirinya.

Korupsi di masa pandemi

Tetapi, borok korupsi ini akan melekat lama. Edhy yang baru setahun menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi menteri pertama dari kabinet Indonesia Maju periode kedua Presiden Jokowi, yang terjerat dugaan korupsi. 

Hal yang memilukan adalah dugaan korupsi terjadi saat Indonesia tengah sekarat di masa pandemi Covid-19. Korbannya adalah masyarakat. Masyarakat dilanda kesusahan untuk bertahan hidup akibat gelombang PHK dampak dari tutupnya sejumlah usaha dan menurunnya perekonomian nasional.

Masyarakat memiliki martabat lebih tinggi dari koruptor. Pekerjaan apapun selama itu halal dilakukan masyarakat demi mendapatkan penghasilan yang bisa mencukupi ketersediaan panganan sehari-harinya. Bahkan beberapa pedagang harus terlibat cekcok dengan Satpol PP karena bertaruh resiko membuka dagangan tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Dalam waktu terakhir, sebagai penulis lepas, saya juga telah menetapkan tarif 10 kali lipat lebih rendah dari biasa untuk tiap penulisan artikel website. Tidak terkirakan pula nasib nelayan Indonesia yang terbentang dari pulau Weh, Aceh, sampai ke ujung timur di Merauke.

Dengan kasus korupsi ini, apakah kepekaan itu telah terkikis dari sang menteri? Padahal Presiden Jokowi sebelumnya telah mengingatkan jajaran menterinya untuk memiliki sense of crisis. 

Integritas yang dipertanyakan

Perbuatan korupsi bagaimanapun memperlihatkan degradasi moral, entah dalam situasi normal atau di luar masa pandemi. 

"Seorang pria yang tidak pernah sekolah mungkin mencuri isi gerbong kereta api, tetapi dia yang mempunyai pendidikan universitas, mungkin mencuri seluruh rel kereta," kata Presiden ke-26 AS Theodore Roosevelt.

Korupsi dapat dicegah selama manusia berpegang kokoh pada integritas dan moralitas. Tindakan mencuri merupakan perbuatan tercela menurut hukum pidana sampai ajaran agama. 

Pejabat bersumpah di bawah Kitab Suci, menjunjung tinggi konstitusi dan bekerja demi kemaslahatan rakyat. Semua ini yang akhirnya bermuara pada integritas dan moral pejabat itu. 

Sense sangat dibutuhkan untuk melepas jerat masyarakat dari pukulan pandemi. Sense itu menyangkut rasa, kepekaan. Sejauh yang kita ketahui, kepekaan memang telah lama hilang dari wajah Indonesia. Kita cukup mudah menemukan para pesohor dan artis yang tanpa rasa malau memamerkan kemewahan melalui media sosial.

Dan tabiat untuk memiliki barang mewah pun menular kepada Menteri Edhy Prabowo dan sang istri. Dia adalah pemangku kebijakan dengan kemapanan politik telah mengetahui apa yang pantas dilakukan seorang pejabat negara.

Integritas tumbang salah satunya tidak menaati perintah atasan. Secara politik, kita dapat menilai bagaimana pesan Presiden yang mengingatkan sense of crisis ternyata diabaikan oleh Edhy Prabowo. 

Mungkinkah pengawasan yang lemah? Kenapa kebijakan yang keluar kerap menimbulkan kontroversi?

Sebab di sisi lain, ekspor benih lobster ternyata hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK yang secara sekilas mudah disebut sebagai praktik monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pun tengah menindaklanjuti kasus dugaan monopoli ini.

Korupsi yang lebih besar

Di luar kasus Edhy Prabowo, kita harus membuka pikiran lebih luas. Masih ada potensi korupsi yang lebih besar dari korupsi Edhy Prabowo, korupsi kebijakan. Tanda-tanda itu setidaknya dapat diukur lewat integritas dan kepekaan pejabat negeri ini dalam masa pandemi.

Pengawasan dan pencegahan akan lebih efektif dalam menangani perkara korupsi ketimbang terus-menerus mendapati laporan kasus yang telah menghadirkan kerugian negara. 

Pengawasan dapat menjadi tugas masyarakat agar terus mempelopoti setiap kebijakan sampai implementasinya. Jika ini kendor, maka akan membuka peluang bagi mereka berlaku korup, membuka peluang terjadinya potensi kerugian besar bagi masyarakat. Kawal terus kebijakan selama pandemi.