Sebab di sisi lain, ekspor benih lobster ternyata hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK yang secara sekilas mudah disebut sebagai praktik monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)Â pun tengah menindaklanjuti kasus dugaan monopoli ini.
Korupsi yang lebih besar
Di luar kasus Edhy Prabowo, kita harus membuka pikiran lebih luas. Masih ada potensi korupsi yang lebih besar dari korupsi Edhy Prabowo, korupsi kebijakan. Tanda-tanda itu setidaknya dapat diukur lewat integritas dan kepekaan pejabat negeri ini dalam masa pandemi.
Pengawasan dan pencegahan akan lebih efektif dalam menangani perkara korupsi ketimbang terus-menerus mendapati laporan kasus yang telah menghadirkan kerugian negara.Â
Pengawasan dapat menjadi tugas masyarakat agar terus mempelopoti setiap kebijakan sampai implementasinya. Jika ini kendor, maka akan membuka peluang bagi mereka berlaku korup, membuka peluang terjadinya potensi kerugian besar bagi masyarakat. Kawal terus kebijakan selama pandemi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H