ASN di Pilkada 2018, "Dibetot" Kiri dan Kanan

Harmoko, dalam catatan sejarah, memang dikenal sebagai wartawan yang banyak menyuarakan dukungan kepada Pak Harto, atau Soeharto, presiden kedua di negeri ini.

**

Bagaimana dengan sekarang, ASN tetap menjadi 'rebutan'. Ya, rebutan. Di Jakarta memang, di sejumlah kementerian, memang tidak terasa. Tetapi di daerah, wuih, luarrr biasa. Pejabat mulai setingkat RT, RW hingga lurah menjadi bahan garapan para pendukung partai politik (parpol).

Partai saat ini telah memetakan, wilayah mana yang dapat dijadikan 'lumbung' suara dan daerah mana lagi yang masih 'abu-abu' untuk digarap. Cara yang ditempuh, tidak sulit, salah satunya menempatkan orang partai ikut 'nimbrung' di warung kopi setiap hari. Maklum, di daerah, ASN paling suka masuk warung kopi sebelum bekerja.

Saat obrolan tengah berlangsung, mereka menebarkan pengaruh. Kadang, ketika pembicaraan di warung kopi tengah berlangsung, mereka nampak 'kedoknya' karena pembicaraannya membawakan suara partai. Mereka 'ngotot' melakukan pembelaan ketika partainya, misalnya sebagai partai korup.

Kadang mereka itu ikut-ikutan seperti pembicara di televisi. Mengutip kata 'ngibul', setan, bangsat dan kaleng rombeng. Pokoknya, seru deh.

Dapatkah ASN netral. Kita nantikan saat pencoblosan di kotak suara. Foto | Dokpri

Hal serupa juga terjadi di berbagai tempat dan kesempatan. Misal, di lingkungan majelis ta'lim, pertemuan informal di lingkungan RT hingga kelurahan. Cuma bedanya, di lingkungan ini cara penyampaiannya halus, tidak terjadi 'ngotot-ngototan'. Apa lagi perdebatan yang ditampilkan seperti di stasiun televisi.

Memang sungguh tepat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB), Asman Abnur, menekankan pentingnya para ASN bekerja profesional. ASN tidak boleh terbawa arus politik pada Pilkada serentak 2018.

Namun ia pun minta Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) memberi sanksi tegas bagi ASN yang melanggar jika benar-benar terbukti. Ya, sanksi tegas mulai dari tingkat ringan berupa pemotongan tunjangan kerja atau penurunan jabatan hingga sanski berat yakni ASN dikeluarkan.

Benar, terpenting, ASN jangan terpengaruh dengan urusan politik. Jika itu terjadi, jual beli jabatan di lingkungan birokrasi ke depan akan semakin marak. Ujungnya, berdampak kepada penurunan kualitas layanan publik.

Pilkada harusnya juga makin mendorong negeri ini makin mengembangkan demokrasi yang sehat. Membawa anak negeri semakin sejahtera. Bukan untuk melahirkan bandit dan memotong hak ASN, apa lagi membuat rakyat menderita.