Beringin seperti tumbuh di musim gugur yang kehilangan banyak daun, namun akan kembali rimbun dimusim penghujan. Itulah ilustrasi yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi partai Golkar kini.
Di bawah kepemimpin Airlangga Hartarto, Partai Golkar sebenarnya biasa-biasanya. Akan tetapi dinamika dan riak-riak di ekternal cukup bisa terkendali. Kekompakan dalam eksternal partai Golkar ini penting untuk menyambut pileg dan pilpres di 2024.
Bicara pileg dan pilpres 2024, partai Golkar sedang melakukan penjajakan politik. Dengan modal suara 12,31 persen atau memiliki 85 kursi di Senayan, Partai Golkar bisa menjadi partai pendukung utama dalam mengusung calon presiden di pilpres 2024. Sebab, perolehan suara di pileg 2019 sebagai syarat pencalon presiden di pilpres 2024.
Survei dilakukan SMRC pada periode 15-21 September 2021 menujukan elektabilitas partai Golkar mengalan tren kenaikan.Â
Hasil survei SMRC menunjukkan jika pemilu diadakan sekarang (saat survei dilakukan), elektabilitas PDIP masih memimpin 22,1%, diikuti Partai Golkar 11,3%, PKB 10%, Gerindra 9,9% Demokrat 8,6%, PKS 6%, dan NasDem 4,2%. Sementara partai-partai lain di bawah 3%, dan yang belum tahu 18,8%.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan elektabilitas partai politik tiga besarnya tidak berbeda dengan hasil Pemilu 2019. Pada survei IPO yang dirilis Sabtu (14/8/2021), PDI Perjuangan berada di urutan teratas dengan elektabilitas 19,5 %. Diikuti Partai Golkar 13,8 % dan Gerindra 12,6 %.
Melihat hasil survei tersebut, peluang partai Golkar untuk tetap menjadi partai papan atas terbuka lebar.Â
Airlangga Hartarto dalam diam telah mengendalikan riak-riak politik internal yang sekiranya dapat menjadi mala petaka bagi partai. Termasuk dalam mengelolah isu kasus korupsi yang melibatkan para kadernya.
Golkar cukup cerdas dalam mengelolah konflik di internal partai. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto Golkar memulai menemukan kembali jati diri yang tidak hanya dekat dengan kekuasan, namun bersama mengelolah pemerintahan secara bijaksana.Â
Tentu ukurannya adalah tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah yang juga partai Golkar ikut bergabung dalam koalisi pemeritahan Presiden Joko Widodo.
