Selain itu, Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berasal dari pemerintah atau institusi formal, tetapi juga tersebar di berbagai tingkatan masyarakat. Dalam konteks pencegahan korupsi, ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memiliki peran dalam mengawasi dan melawan praktik koruptif. Masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku pemerintah dan bisnis, serta melaporkan kasus-kasus korupsi.
Foucault juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pemantauan yang terus-menerus terhadap perilaku individu. Dalam konteks pencegahan korupsi, ini menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan yang efektif di lembaga-lembaga publik dan swasta untuk mendeteksi dan mencegah praktik koruptif. Audit rutin, pelaporan keuangan yang transparan, dan whistleblowing adalah beberapa mekanisme yang dapat membantu meningkatkan pengawasan ini.
Namun demikian, Foucault juga menunjukkan bahwa kekuasaan dapat digunakan untuk memperkuat struktur yang ada, termasuk struktur yang mendukung korupsi. Dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana kekuasaan dan kontrol dipertahankan oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo koruptif.
Selain itu, Foucault menekankan bahwa hukuman tidak hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kontrol dan disiplin. Dalam konteks pencegahan korupsi, hukuman yang tegas dan transparan terhadap pelaku korupsi dapat menjadi contoh bagi orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa.
Dalam menerapkan konsep Foucault dalam pencegahan korupsi di Indonesia, penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari mekanisme kekuasaan dan kontrol yang ada. Ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk merancang strategi anti-korupsi yang lebih efektif dan terarah.
Selain itu, pendekatan Foucault juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial, politik, dan budaya di mana korupsi terjadi. Ini berarti bahwa solusi pencegahan korupsi haruslah kontekstual dan dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang ada.
Dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, penerapan konsep Foucault dapat membantu melihat lebih jauh dari sekadar tindakan pencegahan permukaan dan memahami akar penyebab dari masalah korupsi. Hal ini memungkinkan adopsi strategi yang lebih holistik dan terarah dalam upaya memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang lebih baik di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Setiap tahun, korupsi merugikan negara miliaran dolar, menghambat investasi, merugikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk ketimpangan sosial. Dalam mengatasi masalah ini, penerapan teori Foucault dapat memberikan wawasan baru mengenai pendekatan yang digunakan dalam pencegahan korupsi (Mustofa, 2017).
Salah satu kontribusi utama Foucault terhadap pemahaman tentang kekuasaan adalah pemisahan antara kekuasaan dan otoritas formal. Dalam konteks pencegahan korupsi, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan koruptif tidak hanya berasal dari posisi atau jabatan resmi, tetapi juga dari hubungan sosial, struktur politik, dan dinamika budaya yang ada.
Teori Foucault juga menyoroti pentingnya institusi dan mekanisme kontrol dalam mempertahankan kekuasaan yang ada. Dalam konteks pencegahan korupsi, ini menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan swasta yang mungkin rentan terhadap korupsi.
