Kedua, Foucault menekankan pentingnya mekanisme pendisiplinan dalam mengontrol perilaku. Di Indonesia, ini bisa diterapkan melalui pendidikan antikorupsi yang dimulai sejak dini di sekolah-sekolah. Kurikulum yang menekankan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial akan membantu membentuk generasi baru yang lebih sadar akan bahaya korupsi dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi.
Ketiga, peran institusi dalam mendisiplinkan individu juga sangat penting. Lembaga-lembaga pemerintah dan swasta perlu menerapkan kode etik yang ketat dan mekanisme penegakan yang efektif. Ini termasuk pemberian sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran, serta penghargaan untuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai integritas dan transparansi. Dengan demikian, disiplin menjadi bagian integral dari budaya kerja di lembaga-lembaga tersebut.
Selain itu, Foucault juga menunjukkan bahwa hukuman bukan hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memberikan contoh kepada masyarakat luas. Publikasi kasus-kasus korupsi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dapat berfungsi sebagai deterrent (pencegahan) bagi orang lain yang mungkin tergoda untuk melakukan tindakan serupa. Transparansi dalam proses hukum dan penegakan hukuman adalah kunci dalam menunjukkan bahwa tindakan koruptif tidak akan ditoleransi.
Sementara itu, teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan pendisiplinan yang efektif. E-government atau pemerintahan elektronik, misalnya, dapat mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat yang sering menjadi celah bagi praktik korupsi. Sistem online untuk berbagai layanan publik memastikan bahwa setiap transaksi dapat dilacak dan diaudit, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.
Penerapan sistem meritokrasi dalam lembaga pemerintah juga sejalan dengan teori Foucault. Dengan sistem ini, promosi dan penghargaan diberikan berdasarkan kinerja dan integritas, bukan melalui koneksi pribadi atau korupsi. Ini menciptakan lingkungan kerja di mana prestasi dan nilai-nilai etis dihargai, meminimalkan peluang bagi praktik koruptif (Mahanani, 2020).
Penerapan sistem meritokrasi dalam lembaga pemerintah juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan oleh teori Foucault. Meritokrasi menekankan bahwa promosi dan penghargaan harus diberikan berdasarkan kinerja dan integritas, bukan melalui koneksi pribadi atau praktik korupsi. Dalam konteks ini, meritokrasi menciptakan lingkungan kerja di mana prestasi dan nilai-nilai etis dihargai, sehingga meminimalkan peluang bagi praktik koruptif.
Foucault menyoroti pentingnya institusi dan mekanisme kontrol dalam mempertahankan kekuasaan yang ada. Dalam konteks penerapan sistem meritokrasi, lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip meritokrasi, lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik koruptif.
Selain itu, meritokrasi juga menciptakan insentif yang kuat bagi individu untuk berkinerja tinggi dan berperilaku secara etis. Dengan menempatkan penekanan pada kinerja dan integritas, sistem meritokrasi mendorong individu untuk bekerja keras, meningkatkan kompetensi mereka, dan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka.
Penerapan sistem meritokrasi juga dapat memperkuat transparansi dalam pengambilan keputusan administratif. Dengan jelasnya kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan integritas, keputusan terkait promosi dan penghargaan menjadi lebih terbuka dan adil. Hal ini dapat mengurangi peluang bagi praktik korupsi yang berkaitan dengan nepotisme atau diskriminasi.
Selain itu, sistem meritokrasi juga menciptakan dorongan untuk peningkatan profesionalisme di kalangan pegawai negeri. Dengan menempatkan penekanan pada kinerja dan integritas, sistem ini mendorong pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperhatikan standar etika dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini dapat menghasilkan birokrasi yang lebih efisien dan bertanggung jawab.
Namun demikian, penerapan sistem meritokrasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah masalah penilaian kinerja yang objektif dan adil. Kriteria penilaian yang tidak jelas atau rentan terhadap penyalahgunaan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan pegawai, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan pada sistem meritokrasi itu sendiri.
