 Meningkatnya ketergantungan Barat pada minyak dan komitmen mereka untuk menjamin keamanan sumber daya minyak mengakibatkan pengaruh politik asing dan membuat banyak negara Muslim semakin tergantung pada Barat. Ketergantungan ini hampir sama dengan komitmen barat ke Israel, yang sebagian besar mengabaikan tuntutan dan harapan kaum muslimin, intensif kebencian internal dan friksi dan membahayakan legitimasi negara-negara sekuler.
 Peristiwa 11 September 2001 kembali membawa keluhan Muslim terhadap para pemimpin mereka dan Barat ke garis depan politik global. Selanjutnya, Barat menjadi sadar akan ancaman regional dan global potensi gerakan Islam. Kegagalan Barat di Afghanistan, konflik yang sedang berlangsung dengan Iran atas ambisi nuklirnya, serangan Israel di Libanon pada musim panas 2006, mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, invasi ke Irak, dan dukungan untuk konservatif pro-Barat Arab telah meyakinkan banyak Muslim bahwa Barat benar-benar tertarik dalam menangani masalah-masalah dunia Muslim. Bahkan, kebijakan ini adalah indikasi dari penolakan Barat Islam dan relevansi politik di dunia Muslim. Banyak Muslim yakin bahwa Barat, dan khususnya Amerika Serikat, berniat menghancurkan Islam dan terus berusaha penaklukan Muslim.
Â
Peran Islam dalam Politik IndonesiaÂ
 Mengkaji masyarakat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor negara atau politik. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam merupakan faktor berpengaruh terhadap politik. Ada dua alasan mengapa hal ini terjadi. Pertama, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas. Kedua, karena adanya pemikiran dalam umat Islam sendiri bahwa memang Islam dan politik tidak dapat dipisahkan.
 Menurut Deliar Noer[10], sebagai sebuah konsep, bahwa negara Islam dilandasi oleh (1). Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pegangan hidup bernegara, (2). Hukum harus dijalankan, (3) Prinsip Syura (Musyawrah) dijalankan, (4). Kebebasan diberikan tempat, dan (5). Toleransi antar agama.
 Kebijakan keagamaan di Indonesia telah menempuh jalan yang panjang. Hingga tahun 1960-an, persoalan keagamaan yang beraneka ragam di tanah air belum banyak tersentuh. Pemerintah sejak lama memandang keanekaragaman agama ini sebagai potensi penghambat pembangunan suatu nation Indonesia yang satu dan kuat. Kementerian agama yang di bentuk pada tahun 1946 memiliki tugas yang eksplisit antara lain mengawasi kegiatan keagamaan dan aliran-aliran/paham-paham, melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap gerakan mistik agar kembali ke agama induk dan mengharuskan mereka untuk menegakkan hukum dan peribadatan agama khususnya Islam. Tugas-tugas ini menunjukan bahwa negara mulai menerapkan pemikiran sistemik secara lebih tegas. Selain itu, tugas pokok lain adalah membimbing dan membina masyarakat penganut agama resmi seperti Islam, Kristen Prostetan, Katolik, Hindu dan Budha.
 Pemerintah sendiri membuat definisi agama resmi yang diakui pemerintah[11] sebagai sistem keyakinan kepada Tuhan yang memiliki kitab suci, nabi-nabi dan ajaran-ajaran. Dalam hal kebijakan keagamaan ini paling tidak pemerintah melakukan tiga hal. Pertama, membina umat yang sudah beragama di seluruh pelosok; Kedua, Memberagamkan warga masyarakat yang dianggap belum beragama; Ketiga, Pemerintah memerankan diri sebagai wasit sekaligus pemain dalam hubungan antarumat beragama besar.
Â
 Kesimpulan
 Sudah menjadi keharusan bahwa politik dijalankan sesuai dengan agama, ketika hal itu tidak dilakukan, maka hal wajar bila terjadi konflik-konflik yang akan merugikan ummat.Â
