Kenormalan Baru: Kabinet Baru Karakter Baru?

KENORMALAN BARU (38): KABINET BARU KARAKTER BARU
#Reshuffle Keniscayaan dalam Kenormalan Baru

Penulis: Dr. Abidinsyah Siregar *)

Dua hari ini dua berita viral.
Selain Covid-19 yang makin melesat menuju puncak jumlah tertinggi kasus yang bersembunyi di antara keramaian manusia.

Juga “marah-marah” bapak Presiden tercinta atas kinerja para Pembantunya yang diikuti isu hangat Reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dua hal yang punya eksistensi berbeda, kini berkelindan saling unjuk kecerdasan.

Bagi sang virus label apapun diberikan padanya, posisinya tetap pecundang. Tetapi bagi Pembantu Presiden, bisa tamat semua reputasi yang dibangun dan terbangun selama puluhan tahun.

Namun jika Reshuffle terjadi, itulah akhir panggung kesempatan pertaruhan kemampuan.

Sekalipun mungkin sudah merasa berbuat atau merasa sudah berbuat, namun Presiden yang menerima mandat rakyatnya tahu setinggi dan sejauh apa kapasitas, dedikasi dan kinerja yang dituntut dan harus diabdikan untuk Negara.

Sang Pemberi tugas sudah ingatkan para Pembantu agar ikut satu-satunya Visi, yaitu Visi Pemberi tugas.

Semua tugas lain harus diabaikan dan ditanggalkan. Selama 5 tahun mengabdi dengan totalitas.

Covid-19 yang kurang direspons pada awalnya, kemudian dikelola tanpa konsep yang komprehensif dengan Satu Komando yang utuh, telah membuat seluruh wilayah Indonesia dalam 2 bulan “terjajah” oleh sang Virus.

Efek Covid-19 berdampak pada aspek Kesehatan, berlanjut ke aspek Ekonomi, aspek Pendidikan, aspek Keagamaan, aspek Sosial, aspek Budaya, dan aspek Kemasyarakatan.

Dalam kegawatdaruratan tampak “gejala miskordinasi” diantara para Pembantu, mulai muncul ego sentris dan saling unjuk popularitas.

Sementara suara ahli dari para Epidemiolog, Lembaga Penelitian dan Kampus serta LSM, seperti hilang ditelan gemuruh bagi sembako.

Di sisi lain pertambahan kasus semakin melesat, angka kematian semakin bertambah dan kesembuhan terjadi begitu lambat.

Serbuan virus Covid-19 bagai membuka kotak Pandora yang menunjukkan kerawanan dalam Ketahanan Kesehatan Nasional kita yang merembet keberbagai aspek kehidupan, mengejutkan, membingungkan, menguapkan akal sehat untuk berfikir rasional dan cerdas.

PRESIDEN MARAH
Marah Presiden sudah cukup menjadi indikasi ada “ketidakpuasan” kepada para Pembantunya.

Presiden tentu menjadi sosok paling sensitif terhadap apa yang seharus dilakukan para Pembantunya.

Presiden telah menjanjikan banyak kebaikan kepada rakyatnya, Presiden telah memiliki daftar rencana capaian yang dibatasi waktu dan ditunaikan untuk dipertanggungjawabkan kepada Rakyat.

Saat syukuran terpilih kembali sebagai Presiden RI di Sentul Int’l Convention Center pada 14 Juli 2019 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato pertamanya tentang 5 VISI di bawah kepemimpinannya bersama Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Lima visi tersebut adalah:

Pertama, fokus melanjutkan pembangunan infrastruktur.

Kedua, pengembangan SDM dengan menjamin Kesehatan dan Pendidikan.

Ketiga, investasi yang seluas-luasnya membuka sebesar-besarnya lapangan pekerjaan.

Keempat, melanjutkan reformasi birokrasi dan struktural semakin sederhana dan lincah.  

Kelima, menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Selepas pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya kepada para Menteri:

"Tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah MEMBUAT MASYARAKAT MENIKMATI PELAYANAN, MENIKMATI HASIL PEMBANGUNAN.”

Presiden Jokowi juga minta para Pembantunya kerja kerja kerja dengan sebaik-baiknya dan menegaskan TIDAK ADA Visi lain kecuali satu-satunya Visi Presiden.

Beliau memberi tekanan pentingnya Visi tersebut untuk menjawab tantangan global yang berubah dengan dinamis, cepat, kompleks, penuh risiko, dan kejutan.

Presiden Jokowi berharap Indonesia menjadi negara yang lebih produktif, memiliki daya saing, dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan global tersebut.

KENORMALAN BARU PEMBANTU PRESIDEN
Sepertinya Presiden Jokowi bisa membaca tanda zaman, sehingga apa yang kini sedang terjadi, boleh disebut seperti apa yang pernah beliau sampaikan “tantangan global yang berubah dengan dinamis, cepat, kompleks, penuh risiko, dan kejutan”.

Saat Covid-19 menuntut keniscayaan untuk membangun Kenormalan Baru, saat yang sama dunia juga memasuki era Industri 4.0 yang sebut sebagai era Co-Creative And Eco System Centric dimana terjadi “shifting the focus and looking to focus on individual needs and engage more closely with their consumer”.

Intinya pergeseran untuk melayani masyarakat secara total.

Dalam Bahasa Presiden Jokowi “membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”.

Terkait Reshuffle Kabinet di jalan panjang Proklamasi yang segera memasuki usia 75 tahun.

Dari diskusi penulis dengan banyak kalangan, setidaknya ada 3 masukan yang mencerahkan.

1. SUMBER SDM UNGGUL SEBAGAI PEMBANTU

Bapak Presiden memiliki puluhan ribu ASN/BUMN/TNI/Polri level Madya dan Utama di Pusat dan Daerah yang setidaknya 20 tahun karirnya telah mengikuti berbagai pelatihan tehnis/fungsional/strategis/penjenjangan bahkan banyak di antaranya telah mengikuti diklat khusus Reguler/Singkat Lemhannas (yang karena kualitas dan kualifikasinya diminati banyak Peserta dari Negara lain) dan sudah melewati sejumlah jabatan serta ditempatkan di daerah Rural (Desa) maupun Urban (Kota) di berbagai wilayah Indonesia.

Begitu juga SDM Partai Politik/ Ormas/ Swasta level Pimpinan dengan pengalaman puluhan tahun.

Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman dibidang MANAJEMEN dan KEPEMIMPINAN mutlak dibutuhkan dalam semua Organisasi, apalagi terkait dengan Pelayanan Publik dengan Akuntabilitas dan butuh Integritas yang tinggi.

2. PEMBANTU DENGAN PENGABDIAN TOTAL

Jika Presiden memilih SESEORANG sebagai Pembantu, maka yang dipilih adalah kapasitasnya dan kerelaannya mengabdi secara total.

Dari manapun asalnya dan apapun pangkat dan titelnya, secara etis dan organisatoris DITANGGALKAN, agar dedikasi dan loyalitasnya penuh untuk Presiden.

Pembantu Presiden adalah Pejabat Negara yang bertugas sebagai Pimpinan Penyelenggara Negara dalam urusan tertentu sesuai Undang-Undang untuk mencapai dan mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 melalui Visi Presiden.

Sebagai Pembantu Presiden maka pada tempatnya semua fungsi yang melekat sebelumnya ditanggalkan, dan sepenuhnya membantu Presiden.

Tidak ada lagi Profesor (karena itu digunakan saat masih menjalankan fungsi di Perguruan Tinggi), Tidak ada lagi Jenderal/Marsekal/Laksamana (karena itu digunakan saat menjalankan fungsi di kesatuan TNI/Polri).

Tidak ada lagi Ketua Partai Politik/Ormas karena itu digunakan saat masih menjalankan fungsi memimpin Partai/Organisasi).

Tidak ada lagi Rangkap Jabatan, karena sudah menjadi Pejabat Negara/Pembantu Presiden. Jika fungsi-fungsi itu masih disandang, seperti Ketua Partai/Organisasi, yang kedudukannya secara sosial politik segaris dengan Presiden.

Maka dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemangku CHECK AND BALANCES (Melaksanakan Pengawasan dan Keseimbangan dalam sistem Pemerintahan).

sangat mungkin terjadi CONFLICT OF INTEREST (adanya kepentingan yang berbeda dan berpengaruh terhadap kepercayaan, reputasi dan integritas).

Sudah 4 (empat) bulan berjalan penanggulangan dan penanganan Covid-19, tampak kondisi belum terkendali, Aksi dan kebijakan belum menemukan pola, Kegaduhan data penerima bantuan jaring pengaman sosial, sementara kasus terus bertambah dan wilayah/Daerah terpapar semakin meluas, dan masyarakat mulai menurun disiplinnya melaksanakan Protokol Kesehatan, diikuti dengan penolakan terhadap Test Covid-19 dan banyak masalah lainnya dilapangan.

Sementara itu masyarakat membaca dan mendengar adanya kebijakan yang tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Gugus Tugas Nasional yang sudah dibentuk Presiden.

3. ZAKEN KABINET

Zaken Kabinet adalah jajaran Menteri dengan keahlian. Model ini pernah digunakan oleh Bung Karno.

Pada Sistem Pemerintahan Presidensial seperti Indonesia, pola Rekruitmen Pembantu Presiden berdasar Kapasitas, Pengalaman lapangan dan Kerelaan pengabdian total dengan loyalitas tunggal kepada Presiden adalah pilihan tepat dan prospektif.

Sementara itu Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan berperan sebagai Check and Balances.

Sedangkan Perguruan Tuinggi dan Lembaga Penelitian serta Potensi Intelektual Publik bisa berperan sebagai kontributor gagasan sekaligus sebagai Second Opinion untuk memperkuat Visi Presiden.

Sudah saatnya Sistem Pemerintahan dijalankan secara tertib, akuntabel dan dinamis untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi dan visi Presiden 5 tahunan.

Kita sedang menatap 100 tahun Kemerdekaan RI. Seperti apa Indonesia tahun 2045 sangat tergantung capaian optimal saat ini.

Sekalipun dalam 25 tahun kedepan ada 2-4 Presiden setelah Presiden Jokowi, tetapi LEGACY atau pewarisan yang dapat ditinggalkan Presiden Jokowi akan memberi kemudahan bagi pelanjutnya mewujudkan Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Dalam salah satu lagu anyar QUEEN, Rock Band asal Inggris, menitip pesan jelas untuk direnungkan...

#This world has only one sweet moment set aside for us…. / Dunia ini hanya memiliki satu moment manis yang disisihkan bagi kita. (syair lagu “Who Wants To Live Forever”, Queen).

Jakarta, 1 Juli 2020, 00.30

Dr.Abidin/ GOLansia.com dan Kanal-kesehatan.com
*) Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes/ Mantan Deputi BKKBN/ Mantan Komisioner KPHI/ Mantan Kepala Pusat Promkes Depkes RI/ Alumnus Public Health Management Disaster, WHO Searo, Thailand/ Mantan Ketua Harian MN Kahmi/ Mantan Ketua PB IDI/ Ketua PP IPHI/ Ketua PP ICMI/ Ketua PP DMI/ Waketum DPP JBMI/ Ketua  PP ASKLIN/ Penasehat BRINUS/ Ketua IKAL FK USU/ Ketua PP KMA-PBS/ Ketua Orbinda PP IKAL Lemhannas