Mohon tunggu...
Dr Abidinsyah Siregar
Dr Abidinsyah Siregar Mohon Tunggu... Dokter - Ahli Utama

Saat ini menjadi Ahli Utama pada BKKBN dengan status dpk Kemenkes RI Pangkat Pembina Utama IV/E. Terakhir menjabat Deputi BKKBN (2013-2017), Komisioner KPHI (2013-2019), Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisonal Alternatif dan Komplementer Kemenkes (2011-2013), Sekretaris Itjen Depkes (2010-2011), Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI (2008-2010)< Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (2005-2008), Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan (2002-2005). Mengawali karis sebagai Dokter Puskesmas di Kabupaten Dairi (1984). Alumnus FK USU ke 1771 Tahun 1984.

Selanjutnya

Tutup

Healthy Pilihan

Antisipasi Dampak Covid-19: Ancaman Penurunan Kualitas Kesehatan Massal

13 Mei 2020   22:27 Diperbarui: 14 Mei 2020   00:31 53
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kesehatan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Schantalao

Namun rencana baik ini, khususnya dalam agenda penanganan akibat sosial tampak kacau dalam pelaksanaan.
Kekacauan data penerima bantuan sosial telah mengemuka dibanyak tempat.

Saling tuding antar sektor sangat memalukan. Penanggungjawab data adalah Pemerintah, namun yang terjadi semua Sektor menggunakan data masing-masing.

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengkritik keras Pemerintah Pusat soal data Bansos.
Beliau menyinggung tidak adanya basis data yang kuat dan terpadu. Masing-masing Kementerian punya data dan survei sendiri. (CNN Indonesia, 8 Mei 2020).  

Konflik kepentingan atau Ego sektoral juga dikeluhkan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dihadapan Tim Pengawas DPR yang berkunjung ke kantor BNPB 9 Mei yl, "selain menghadapi penyakit covid-19, juga menghadapi masalah birokrasi dan ego sektoral di Pemerintahan".

Doni juga menyinggung adanya pemberitaan yang bias dan mengganggu.

BASIS DATA TERPADU TNP2K
Presiden sejak awal Pemerintahan tahun 2014, sudah bertekad mengkonsolidasi data KEMISKINAN  dari satu SUMBER DATA.
Presiden membentuk Lembaga resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan serta mensinergikan dengan berbagai Kementerian/Lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya.

Data yang dihimpun TNP2K dari survei BPS disebut sebagai BASIS DATA TERPADU (BDT).

Semua kemiskinan dalam berbagai indikator Sektoral terhimpun sehingga jumlahnya lebih 25 juta orang pada tahun 2019.

Sektor yang punya Program pengentasan kemiskinan, tinggal memilih dan memilah BDT sesuai peruntukannya.  Informasi kemiskinan terhimpun dalam sistem data elektronik yang terinci Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga.

Dengan sedikit verifikasi dan validasi BDT, seyogianya program Bantuan Sosial (Social Safety Net) sudah bisa efektif sejak awal dan tidak menimbulkan kegaduhan dilapangan.

MASALAH UTAMA BELUM SELESAI
Serangan virus Covid-19 sesungguhnya belum berakhir, bahkan menunjukkan tren dengan grafik yang masih mencuat keatas, belum ada tanda melambat, apalagi mendatar, melandai dan menurun.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun