Lawan pasangannya yaitu Bagyo -- Suparjo, berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo, Gibran-Teguh memperoleh 225.451 suara, setara dengan 86,53 persen. Sementara itu, pasangan Bajo hanya mendapatkan 35.055 suara atau 13,45 persen. Gibran dan Teguh pun ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Solo terpilih untuk periode 2021-2024 dan dilantik pada 26 Februari 2021. Diketahui, setelah diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo pada 22 Oktober 2023, hubungan Gibran dengan partai yang membesarkan namanya, PDIP, mengalami ketegangan.
Di awal tahun, hubungan antara Gibran Rakabuming Raka dan PDIP masih terjalin harmonis. Hal ini terlihat dari kehadiran Gibran di berbagai acara PDIP, seperti perayaan HUT partai dan pelantikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Namun Prabowo Subianto bahwa ia tetap memilih Gibran, meskipun putra sulung Presiden ke-7 RI, Jokowi, kerap mendapat cibiran dan diremehkan oleh sebagian orang yang meragukan kemampuannya.
 "Mas Gibran yang sering disebut anak ingusan, dianggap tidak ada apa-apanya, hanya diakui sebagai anak Jokowi, dihina dan diejek, ternyata tampil dengan baik (saat debat). Menurut saya, kalau saya sebagai guru yang memberi nilai, saya akan memberi nilai 9,9," ujar Prabowo. Menurut Prabowo Gibran layak mendapat nilai tinggi karena berhasil mengesankan banyak orang dan mampu membuktikan dirinya, menghapus anggapan yang meremehkannya. Prabowo menilai bahwa Gibran mampu menguasai panggung debat dengan baik saat berhadapan dengan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.
Selain itu Menurut Prabowo, Gibran adalah sosok pemuda yang mampu mendampinginya dan memahami berbagai persoalan negara. Ia menilai bahwa hanya dirinya dan Gibran yang konsisten membahas pentingnya kebijakan hilirisasi industri, yaitu memproses bahan mentah sumber daya alam (SDA) di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri.
Prabowo juga menjelaskan alasan lain dalam memilih Gibran. Ia percaya lebih baik memilih anak muda yang mungkin kurang berpengalaman dalam politik tetapi masih dapat dibimbing, daripada memilih orang berpengalaman yang sering terlibat dalam korupsi. "Gibran memang anak muda yang disebut kurang berpengalaman, tapi saya berpikir, kalau memilih orang yang berpengalaman baik, tapi kalau pengalamannya korupsi, bagaimana?" ujarnya."Lebih baik kita pilih anak muda yang bisa kita bina, apalagi ayahnya (Presiden Jokowi) adalah seorang pejuang merah putih. Apa salahnya?" tambah Prabowo.
Disisi lain dengan dilantiknya Prabowo dan Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden menumbuhkan harapan besar bagi sebagian masyarakat, khususnya dalam hal kolaborasi antara politisi berpengalaman dan pemimpin muda yang berpotensi menghadirkan inovasi. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo Gibran dihadapi dengan tantangan serta kritik dari berbagai kalangan.
Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata, Prabowo dan Gibran harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penguatan daya saing ekonomi.
Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, terkait kebijakan hilirisasi industri merupakan tantangan terbesar bagi Prabowo Gibran, yaitu dengan meneruskan kebijakan ini melalui pengolahan bahan mentah SDA di dalam negeri sebelum diekspor. Yang dimana memerlukan kesiapan infrastruktur dan pengembangan tenaga kerja yang terampil.
Tak Hanya itu Berdasarkan laporan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pada Rabu, 23 Oktober 2024, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi sejumlah tantangan krusial di awal kepemimpinan nya dimaksudkan yakni:
Ekonomi: Survei LSI pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa 68,2 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional berada pada level 'sedang' hingga 'baik'. Namun, dua masalah utama masih menjadi perhatian publik. Sebanyak 65 persen responden merasa bahwa lapangan kerja saat ini lebih sulit diakses dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 64 persen responden menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari terasa semakin berat dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua isu ini akan menjadi tantangan ekonomi yang harus segera ditangani oleh pemerintahan baru.
Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia: Dalam tiga tahun terakhir, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan, dari 6,71 pada tahun 2021 menjadi 6,53 pada tahun 2023. Peringkat Indonesia di dunia juga turun, dari posisi ke-52 pada tahun 2021 menjadi posisi ke-56 pada tahun 2023. LSI menegaskan pentingnya demokrasi untuk menjaga agar kebijakan publik tetap transparan dan terkontrol. Meski negara seperti China dan Singapura mampu berkembang pesat tanpa demokrasi penuh, Indonesia tetap memerlukan mekanisme check and balances untuk mencegah kebijakan yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
