Jangankan untuk ngurusin yang ‘belum’, ngurusin Wajib Pajak yang ada aja DJP udah keteteran. DJBC pun disibukkan dengan pemberantasan narkoba dan impor barang-barang illegal. Di mana-mana warga Negara pasti nggak suka bayar pajak, benci sama orang pajak, itu nggak bisa dihilangkan. Tapi kita bisa menggugah kesadaran bangsa, bahwa membayar pajak itu penting. Bahkan saya kaget ketika ada rekan saya PNS Pemda yang bertanya pada saya:
“Pajak itu buat apa sih, capek banget guwe ngurusin pajak pegawai kantor guwe?”
Yang kemudian dia melongo dengan jawaban saya yang songong ini:
“Yaa buat bayar gaji en tunjangan kamu, geblek,” canda saya.
Sumpah Pak, masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti, yang belum sadar dengan pajak ini. Tapi apa daya, jumlah pegawai DJP, dana, fasilitas, dan jaminan bagi pegawai tidak cukup untuk menyentuh yang ‘belum-belum’ ini. Sehingga pegawai DJP saat ini kinerjanya hanya sebatas memenuhi tanggung jawab yang ada, hanya cukup sampai dengan mencapai target yang ditetapkan. Tidak ada dorongan dan keinginan untuk mencapai penerimaan 200% dari target misalnya, karena tidak ada stimulan untuk itu. There is no reward when you have been super duper excellent with your performance, but there is only a surely punishment when you’d came in your office 1 minute after 7.30.
Coba misalnya ya Pak, NANTI pegawai DJP ada 100 ribu, ditambah pegawai Kemenkeu yang lainnya misalnya ada 50 ribu, kemudian semua pegawai Kementerian Keuangan tersebut ditugaskan untuk memberikan penyuluhan, pengetahuan dasar mengenai pentingnya Pajak dan Cukai, taruhlah 1 minggu 1 kali. Semua pegawai itu diberikan Surat Tugas, uang transportasi, akomodasi, konsumsi yang cukup untuk berangkat ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor, pasar-pasar, pendopo kelurahan, balai desa, aula apartemen, pengurus pasar, pengurus Mal dan Pusat Belanja, gimana ya kira-kira hasilnya?
Materi yang diberikan tidak perlu yang berat-berat. Cukup dengan pengertian dan pemahaman tentang kenapa harus ada pajak, untuk apa dana pajak digunakan, apa akibatnya jika tidak ada pajak, apa beda pajak daerah dengan pajak pusat, yang kemudian diakhiri dengan memberikan contact person di Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk berkonsultasi. Tentunya, tugas ini bisa dilaksanakan dalam suasana formal maupun informal. Yang penting, ada form data yang bisa diisi oleh pegawai Kemenkeu tersebut sebagai data pertama bagi pegawai DJP untuk melakukan canvassing dan mapping. Penyuluhan ini bisa dilakukan kapan saja, tidak terkait jam kerja, Sabtu Minggu pun boleh, tengah malam pun boleh di pos-pos ronda sambil ngobrol, asalkan tempatnya selalu berbeda setiap minggunya.
Tentu cara ini tidak serta-merta akan menambah beban pengeluaran Negara, namun tujuan jangka panjang agar masyarakat semakin sadar pentingnya pajak Insya Allah tercapai. Bahkan, rakyat akan menuntut kepada pemda yang tidak becus membangun daerahnya. Karena mereka sadar, itu adalah uang mereka. Dengan demikian, kita ikut menjadi pintu pertama pencegah maraknya korupsi di pemerintahan.
2. Pengelolaan SDM yang profesional
Anggaran yang besar dan rencana kerja yang matang, tidak akan dapat dilakukan jika SDM yang ada tidak dikelola secara profesional, tidak di-uwongke. Sebagai PERSONIL YANG MENGHIMPUN DAN MENGELOLA uang Negara, tentu Kementerian Keuangan membutuhkan pegawai yang berkualitas dan berdedikasi. Bukan pegawai yang sedikit-sedikit ngeluh pengen mutasi homebase, atau hal-hal mengenai masalah keuangan keluarganya atau sibuk cari pinjaman saat dia atau keluarganya jatuh sakit dengan biaya perawatan yang selangit. Gimana caranya?
A. Memberi kompensasi pegawai sesuai dengan hasil kinerja, bukan hanya jam kerja.
