Menuntaskan Ancaman Konflik di Laut China Selatan dengan Dialog Damai

Hal ini terbukti efektif dalam menekan eskalasi dan ketegangan yang terjadi di wilayah sengketa tersebut.

Diplomasi Sipil

Sejalan dengan dialog damai yang dikemukakan Menkopolhukam, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksdya TNI Irvansyah mengatakan, bahwa penyelesaian konflik di wilayah LCS bisa dikelola dengan cara diplomasi sipil. 

Bakamla, kata dia, berpandangan bahwa perangkat militer tidak melulu harus dikedepankan untuk menangani konflik yang terjadi. Bakamla menilai, kemunculan TNI dalam penyelesaian konflik justru bisa meningkatkan eskalasi dan ketegangan antarpihak yang bersengketa. 

Irvan mengatakan, ada baiknya kekuatan sipil dihimpun untuk mengelola masalah yang terjadi. 

Misalnya dengan cara berkomunikasi antar coast guard masing-masing negara yang berkepentingan.

"Kami berpandangan, bahwa untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan itu, apabila yang dimajukan militer, itu tensinya cenderung baik. Tetapi kami sebagai Bakamla, sebagai coast guard di ASEAN ini perlu diperkuat dan dipererat kerja sama nya, sehingga bisa menjaga tertib sipil," kata Irvan. 

Ia menjelaskan, pertemuan antar coast guard bisa berlangsung cair dan fleksibel. Beberapa pertemuan antara coast guard dari negara-negara klaimen justru menghadirkan diskusi-diskusi yang apik dalam memandang konflik di LCS.

"Kalau mungkin teman-teman TNI itu jika ada pertemuan, kan, kesannya jago-jagoan. Tapi beda banget dengan coast guard. Terakhir kali kami bertemu di Jepang kayak keluarga. Lebih fleksibel, lebih soft dan lebih dingin," kata Irvansyah.

Maka dari itu, lanjut Irvan, penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan diplomasi sipil di kalangan coast guard. 

Tujuannya, selain meredakan tensi antarnegara klaimen, juga mempererat komunikasi dan hubungan internasional antarnegara. Apalagi Indonesia sendiri menganut paham politik bebas aktif. 

Dimana Indonesia tidak memihak kepada salah satu negara demi tercapainya tatanan dunia yang lebih baik.