Presidensial Tidak Mengenal Oposisi, Benarkah?

Salah satu tantangan terbesar dalam membangun oposisi yang sehat di Indonesia adalah kuatnya budaya politik akomodasi. Banyak partai politik yang awalnya berperan sebagai oposisi akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan demi mendapatkan akses kekuasaan.

Hal ini terlihat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana beberapa partai yang sebelumnya menjadi oposisi, seperti Partai Gerindra, akhirnya masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Akibatnya, oposisi di Indonesia cenderung lemah dan kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.

Selain itu, sistem politik yang masih dipengaruhi oleh patronase dan pragmatisme membuat oposisi sering kali mengalami tekanan, baik dari segi hukum maupun politik.

---

5. Pancasila Tidak Anti-Oposisi

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak menolak keberadaan oposisi, tetapi menghendaki oposisi yang bersifat konstruktif dan berbasis pada musyawarah. Keberadaan oposisi yang kuat justru dapat memperkuat sistem demokrasi Pancasila dengan memastikan pemerintah tetap akuntabel dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Jika konsep oposisi terus dilemahkan dengan alasan gotong royong, maka demokrasi Indonesia bisa kehilangan mekanisme kontrol yang penting. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap peran oposisi dalam politik Indonesia agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif tanpa harus selalu berada dalam posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Dengan demikian, oposisi dalam sistem demokrasi Pancasila bukanlah ancaman, melainkan bagian dari mekanisme keseimbangan yang diperlukan dalam membangun pemerintahan yang lebih baik.

Kesimpulan

Pernyataan Ahmad Basarah mencerminkan pandangan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia yang berlandaskan Pancasila, konsep oposisi formal tidaklah relevan. Sebaliknya, semua elemen politik diharapkan bekerja sama dalam semangat gotong royong untuk membangun bangsa. Namun, penting untuk memastikan bahwa mekanisme check and balance tetap berjalan efektif agar pemerintah tetap akuntabel dan demokrasi terjaga. Peran pengawasan oleh DPR menjadi krusial dalam konteks ini, meskipun tanpa label oposisi formal.