Melanggengkan Politik Dinasti

Toh meskipun ditentang dan berbahaya tetap saja banyak anggota keluarga pejabat yang kemudian terpilih dalam pemilihan umum, terutama dalam pemiihan kepala daerah. Kita masih ingat tentunya dengan politik dinasti yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kediri, atau di Bangkalan. 

Terbaru tentunya dapat kita lihat dalam Calon Kepala Daerah di wilayah Solo Raya. Selain Gibran di Kota Solo, ada Kabupaten Sukoharjo yang mana istri dari Bupati Sukoharjo saat ini maju sebagai Calon Bupati.

Langgengnya politik dinasti ini tak lepas dari sikap permisif baik dari partai politik, dari masyarakat pemilihnya maupun dari para penguasa (pejabatnya). 

Sikap permisif partai politik sebagai lembaga pengusung Calon Pimpinan Daerah (dalam konteks Pilkada), ditunjukkan dengan memberikan rekomendasi kepada anggota keluarga Pejabat yang akan mencalonkan diri. Meskipun, Calon tersebut bukan anggota partai maupun orang yang kurang berpengalaman dalam politik. 

Sikap permisif partai ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya terkait dengan pola Patron-Klien dalam tubuh partai yang masih kuat, atau terkait dengan mahar politik yang diserahkan kepada Partai. Mahar yang paling besarlah yang akan didukung oleh partai.

Sikap permisif masyarakat sebagai pemilih juga menjadi salah satu faktor yang melanggengkan praktek politik dinasti. Hal ini terkait dengan pendidikan politik masyarakat kita yang masih rendah. 

Masyarakat pemilih rata-rata tidak mengetahui track record Calon Pemimpinnya. Bahkan masyarakat kita masih mau menerima politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk dapat memilih Calon, tak peduli track record calon yang dipilihnya.

Terakhir, penyebab langgengnya politik dinasti kita adalah sikap permisif para penguasa (pejabat) kita dengan tujuan untuk memperrtahankan status quo kekuasaannya. 

Kita tahu bahwa kekuasaan dapat melahirkan priviledge-priviledge dalam masyarakat, seperti kehormatan, pengakuan, bahkan kekayaan.

Maka, orang yang telah berkuasa akan cenderung mempertahankan kekuasaannya, dengan mengajukan anggota keluarganya untuk menjadi Calon penguasa baru.

Terlihat sampai saat ini belum ada i'tikad baik dari Penguasa untuk dapat membatasi (bukan melarang) ruang gerak politik dinasti di Indonesia.