Uraian tulisan diatas dari poin 1 hingga poin 9 menjelaskan sikap dan strategi politik menghadapi pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif oleh PB PGRI , sedangkan pemilihan kepala daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota berada di kepengurusan PGRI Provinsi, Kabupaten dan Kota. Wajar bila ada pengurus Provinsi, Kabupaten dan Kota memohon petunjuk dalam menghadapi Pilkada serentak di daerah.
Pengurus PGRI di daerah bukan ingin mengikuti politik praktis menghadapi Pilkada tetapi ingin menghindari ekses akibat Pilkada. Pengurus PGRI berkeinginan netralitas tetap terjaga sesuai sifat PGRI tetapi terhindar dari ekses buruk korban Pilkada.
Untuk itu semua, pengurus provinsi, kabupaten dan kota dapat menerapkan strategi pada poin 7 yaitu praktek baik pemilihan presiden.
Pengurus provinsi kabupaten dan kota beserta seluruh anggota tetap menjaga netralitas sesuai sifat PGRI tetapi pengurus tidak boleh anti politik.
Pilkada serentak 28 Nopember, bila hitung mundur dari sekarang 8 Oktober 2024 tinggal 50 hari lagi . Maka Pengurus mewakili anggota perlu mengetahui visi misi dan program calon kepala daerah, sebaliknya pengurus juga perlu menyampaikan harapan harapan nya kepada calon kepala daerah.
Secara teknis bisa saja para calon kepala daerah diundang untuk bersilaturahmi dalam rangka menyampaikan visi, misi dan program nya sekaligus pengurus PGRI menyampaikan harapan harapan nya dalam suatu kegiatan organisasi. Momen hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI tahun 2024 dapat dipertimbangkan untuk dijadikan acara peningkatan silaturahmi saling menyampaikan gagasannya dalam rangka Pilkada.
10. Penutup.
Pengalaman adalah guru terbaik kehidupan. Sejarah politik PGRI sepanjang Negara berdiri penuh dinamika. Hubungan politik dengan PGRI masih naik turun terlihat seperti mengikuti zaman dan pemimpin nya.
Sejarah membuktikan politik PGRI sejak orde lama, orde Baru hingga Reformasi  belum menemukan jati diri nya, masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan.
Paling pertama dan utama adalah pengurus PGRI di segala tingkatan wajib menjaga netralitas sesuai sifat PGRI.
Bila menghadapi acara 5 tahunan baik Pilkada, Pileg maupun Pilpres , maka Pengurus PGRI di segala tingkatan, tetap menjaga jarak dengan kontestan tetapi harapan harapan PGRI harus  tersampaikan. Silaturahmi ditingkatkan , Netralitas sifat PGRI terjaga dan harapan harapan PGRI tersampaikan.
