      Tanggung jawab sebelum kejadian (ex-ante liability) maksudnya adalah perbuatan penyelenggara dalam menaati semua             regulasi seperti Undang-Undang dan/atau peraturan lainnya hingga aturan administrasi negara dalam memberikan sesuatu yang      layak kepada masyarakat. Sementara, untuk tanggung jawab setelah terjadinya kejadian (ex-post liability) adalah tanggung jawab     penyelenggara sistem elektronik untuk mengembalikan keadaan pengguna yang dirugikan ke keadaan semula(Arsjad dkk., 2020).     Hal tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk kompensasi ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita atau sesuai         dengan peraturan perundang-undangan. Sementara, dikenal pula teori tanggung jawab hukum yang dipaparkan oleh Abdulkadir      Muhammad, yakni:
     1). Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat               sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa hasil perbuatan                 tergugat akan mengakibatkan kerugian.
     2).Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan           pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
     3).Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan             pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung               jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
Kesimpulan
    Pasca penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10% akan dikenakan    atas barang dan jasa yang dijual melalui platform elektronik asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia, termasuk layanan    ritel online, media streaming, elearning, aplikasi dan layanan cloud.Namun, hal ini akan berubah dengan adanya regulasi baru         apabila platform tersebut memiliki produk, penjualan atau pengguna aktif di Indonesia yang memenuhi kriteria untuk dikenakan      pajak.Peraturan pelaksanaan akan diterbitkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis pengenaan pajak, termasuk pajak      penghasilan terhadap Perusahaan e-commerce asing yang memiliki keberadaan ekonomi yang signifikan di Indonesia.
    Cloud Computing Dalam strategi pemasara Sistem transaksi keuangan yang berbasis online shop dengan payment gateway dan     Fintech yang berkembang pada saat ini merupakan salah satu bentuk revolusi teknologi informasi dalam bidang                       keuangan.Perusahaan yang bergerak dalam bisnis saat ini sudah mengedepankan teknologi informasi yang terintegrasi bukan lagi    sebagai pendukung .Perusahaan saat ini melakukan investasi dalam bentuk teknologi informasi untuk menjaga reputasinya di era     revolusi industri 4.0.IT Spending yang bisa dilakukan pada saat ini adalah dengan meningkatkan kapasitas layanan melalui sistem     Big Data dan Cloud Computing dalam proses bisnis sebuah perusahaan.Lebih lanjut Big Data adalah mengenai mendapatkan,           menyimpan, berbagi, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan berdasarkan informasi yang diciptakan manusia dan perangkat    elektronik serta didistribusikan melalui teknologi komputer dan jaringan.
    Sebuah era dimana perusahaan dengan jumlah pengguna besar, pasti memiliki data mentah dalam jumlah besar, dan data itu       harus diolah dan dianalisis agar menjadi informasi yang berfaedah untuk divisi dan organisasi didalamnya.Sementara, dikenal pula   teori tanggung jawab hukum yang dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad, yakni: Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar       hukum yang dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga     merugikan penggugat atau mengetahui bahwa hasil perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian.Tanggung jawab akibat         perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan yang      berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
