Seandainya kedua orang ini bekerja sama tanpa harus memperebutkan kursi tertinggi negara, mungkin akan menarik. Karena, sebagai manusia, keduanya sama-sama memiliki kesamaan terhadap kepedulian rakyat. Hanya soal sudut pandang dan cara mengatasi masalah yang berbeda, yang pada akhirnya mengharuskan keduanya berada dalam dua kursi pencalonan.
Di rangkaian acara menuju pilpres 17 April 2019 nanti, KPU dan Bawaslu kembali menghadirkan rangkaian debat putaran kedua yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Di debat kedua ini khusus untuk menghadirkan/mewadahi visi-misi dan argumentasi dari pihak capresnya saja.
Maka dari itu, kita dapat melihat di sini, capres petahana, Joko Widodo, hadir dengan pakaian formal sederhana melalui kemeja putih dan celana hitam. Sedangkan Prabowo Subianto, menyiapkan dirinya dengan setelan formal berjas dan berpeci hitam. Dari pakaian, kita melihat akan adanya perbedaan pemberlakuan negara Indonesia, dari kepribadian dan cara berpakaian keduanya.
Indonesia akan dibawa dengan kesederhanaan namun meyakinkan melalui gaya Jokowi---sapaan akrab Presiden RI ke-7 ini. Sedangkan dengan Prabowo, Indonesia akan terlihat tangguh dari 'outsider' (pihak sisi luar).
Di debat capres (17/2) ini menghadirkan 6 poin yang harus ditanggapi oleh pihak calon presiden dengan segala hal yang harus dialami Indonesia ke depan berdasarkan visi masing-masing. Enam poin tersebut adalah Infrastruktur; Energi dan Sumber Daya Pangan; SDA dan Lingkungan; Eksploratif (menanggapi fenomena Indonesia terkini); Inspiratif (argumentasi); Pernyataan Pamungkas.
Berikut ini merupakan catatan sederhana dan ringkas, mengenai apa saja yang disampaikan oleh kedua calon presiden tersebut.
Di poin pertama, mengenai infrastruktur. Di capres nomor urut 01 menyatakan bahwa perlu adanya waktu dalam pengalihan budaya dari kebiasaan menggunakan kendaraan pribadi ke penggunaan sarana transportasi umum. Jika berkaca pada negara luar, menurut Jokowi,
"mereka saja perlu waktu 10-20 tahunan untuk menerapkan itu." Pernyataan ini dikemukakan oleh Jokowi ketika menurut Prabowo, pengadaan infrastruktur tidak berjalan efisien dan 'sepi'.
Sedangkan di capres nomor urut 02, Prabowo menyatakan bahwa infrustruktur itu harus dibangun untuk rakyat dan ini harus dilakukan dengan berkaca pada negara lain yang sudah dapat melakukannya.
Di poin kedua, membahas tentang energi dan sumber daya pangan, menurut Prabowo, Indonesia tidak hanya melakukan swasembada pangan namun juga perlu adanya swasembada energi. Contohnya kelapa sawit yang menjadi komoditas besar harus didukung dan dikelola dengan baik. Bagi Prabowo, kebijakan negara harus dilakukan dengan konsekuen.
Ada keunikan dari pernyataan Prabowo lainnya di poin ini, yaitu "kita akan impor". Apakah ini maksudnya ekspor? Hal ini sedikit membingungkan jika disambungkan dengan pernyataannya di akhir bahwa, Indonesia akan memaksimalkan hasil Bumi tanpa impor.
Sedangkan dari Jokowi, petani harus diperkenalkan dengan market place dan sistem online dalam praktik jual-beli. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman yang mengandalkan teknologi. Berpegang pada rekam kerjanya dalam beberapa tahun ini, Jokowi pun menyebutkan bahwa pembangunan sudah dilakukan secara menyeluruh dari Barat (100%), Tengah (100%), dan Timur (90%). Diprediksikan jika Juni proyek ini akan tuntas.
Poin ketiga, tentang SDA dan Lingkungan, Prabowo menyatakan bahwa penegakan hukum harus tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, pemerintah harus bersih (tidak kongkalikong dengan perusahaan). AMDAL harus dilaksanakan dengan proses yang benar. Jika ada permasalahan yang belum 100% tuntas, maka perlu adanya investigasi lanjutan. Bagi Prabowo, Indonesia harus berpegang teguh pada UUD 1945 pasal 33 tentang Bumi dan Sumber Daya Alam.
Di pihak nomor 01, Jokowi menanggapi kekisruhan negara dengan perusahaan melalui data dan fakta yang dinyatakan bahwa ada 11 perusahaan yang terkena denda 18,3 Triliyun rupiah. Selain itu, ada upaya penghutanan kembali dan pembersihan. Salah satu contohnya adalah upaya pembersihan Sungai Citarum.
Dari rekam kerjanya lagi, Jokowi menyatakan bahwa dalam 2 tahun ini, pemerintah sudah membagikan konvensi tanah kepada rakyat. Pembagian tanah ini juga diperuntukan ke rakyat kecil (ditegaskan oleh beliau). Upaya ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara produktif.
Selain itu, ada pembagian sertifikat tanah untuk membantu rakyat memiliki hak hukum terhadap kepemilikan terhadap tanah yang digarap ataupun tempat tinggalnya.
Di sesi yang membahas tentang Eksploratif, kedua capres dihadapkan pada video yang menunjukkan fenomena yang terjadi di Indonesia terkini. Dari video tersebut kemudian dibacakan pertanyaan dan diberikan untuk memberikan tanggapannya. Bagi Jokowi, Pemerintah dan KPK sudah bekerja sama untuk mengerjakan Gerakan Penyelamatan SDA. Salah satu contoh dari tindakan nyata pemerintah adalah penghutanan kembali Tambang Bukit Asam.
Selain itu, menurut Jokowi, perlu adanya pengawasan ketat dari pihak Pemerintah Daerah (pemda) dan Kementrian Lingkungan Hidup. Jokowi juga menambahkan bahwa, pemerintah sudah tegas (sedikit menanggapi pernyataan dari Prabowo) dengan bukti adanya 488 kapal ilegal yang sudah dibakar dan ditenggelamkan.
Lalu, dari segi misi, akan ada upaya mengekplorasi ladang minyak yang belum dilakukan dengan baik dan nantinya dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat. Mengenai kekayaan SDA dan luasnya maritim Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa, konektivitas antar pulau di Indonesia Timur perlu dibangun dan dikelola dengan baik.
Selain itu, ada praktik nyata yang dilakukan oleh Perindo dan Perinus dalam upaya mendukung nelayan dengan membeli ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan. Pemerintah juga membuatkan izin yang diberlakukan untuk nelayan besar (diukur dengan bobot tangkapan), sedangkan bagi nelayan kecil, mereka bebas alias tanpa perlu menggunakan izin.
Sedangkan bagi Prabowo, pemerintah harus tegas dan berani dalam menindak. Perusahaan asing yang lari harus dikejar sampai ke manapun dengan bantuan pihak internasional. Menurut misinya, negara akan membentuk BUMN khusus yang bekerja di bidang kelautan dan negara harus memfasilitasi nelayan kecil. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah tidak mengandalkan perusahaan asing dalam mengerjakan/mengelola SDA termasuk laut.
Pada sesi ini juga, Prabowo menyatakan bahwa dirinya mengakui dan menyetujui upaya yang sudah dilakukan oleh Jokowi termasuk visinya yang sama. Sehingga, beliau menyatakan bahwa, "jika tidak ada perbedaan, maka, jangan diadu-adukan." Dirinya menambahkan pula bahwa misi dari paslon nomor 02 adalah menawarkan strategi yang berbeda karena Indonesia adalah negara demokrasi.
Dilanjutkan ke sesi ke-5, tentang inspiratif dengan pola bertukar argumentasi di antara capres 01 dengan capres 02. Diawali dengan pertanyaan dari Prabowo ke Jokowi, (pertanyaannya kurang lebihnya seperti ini) "Mengapa Indonesia masih impor komoditas termasuk pangan?" Dari pertanyaan tersebut, Jokowi menjawabnya dengan data dan perbandingan seperti berikut,
"Indonesia saat ini dapat menghasilkan 3,3 juta Ton jagung. Impor beras menurun. Jika, pada tahun 1984 Indonesia dengan Swasembada Pangannya berhasil mencapai 21 juta ton, maka, di tahun 2018 Indonesia berhasil mencapai 33 juta Ton. Sedangkan, konsumsi mencapai 29,sekian juta Ton. Indonesia sudah mengalami surplus. Mengapa Indonesia masih impor? Karena, hal ini untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan negara dan antisipasi stok terhadap bencana.
Setelah debat-mendebat argumentasi mengenai pertanyaan dari Prabowo tentang impor-mengimpor tersebut. Jokowi mendapat giliran untuk bertanya ke Prabowo. Kurang lebih pertanyaannya adalah "Infrastruktur apa yang akan dibangun untuk membantu 'unicorn'---media usaha yang berbasis online di Indonesia?"
Jawaban dari Prabowo, "langkah pemerintah adalah mengurangi batasan-batasan yang menghambat kinerja mereka (unicorn) dan mendukung mereka termasuk perlu adanya fasilitas untuk pebisnis (online) tersebut."
Di sesi ini juga menghadirkan argumentasi tambahan yang sepertinya dapat menunjang ide mereka terhadap pembangunan di Indonesia. Menurut Jokowi, harus ada keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kebutuhan petani/produsen. Begitupula dengan dukungan SDA. Contoh di NTT yang kesulitan dalam bercocoktanam, maka dibangunlah bendungan/waduk yang dapat menyuplai kebutuhan air.
Indonesia awalnya hanya memiliki 11% suplai air, yang kemudian dibangunlah 49 bendungan/waduk yang kini menyuplai air 20%. Proyek ini bahkan masih akan berlanjut. Mengenai unicorn/start-up, Jokowi menyatakan bahwa di ASEAN terdapat 11 unicorn dengan 4 di antaranya berada di Indonesia. Artinya, Indonesia perlu meningkatkan lagi hal ini dan saat ini dikabarkan sedang diproyeksikan sekitar 1000 (calon) unicorn. Tambahnya, regulasi harus dibuat untuk dapat memfasilitasi mereka.
Sedangkan menurut Prabowo, di Indonesia terjadi suatu disparitas atau adanya dominasi pihak-pihak tertentu yang jika dibiarkan (tanpa kontrol dari pemerintah) dapat berbahaya. Termasuk adanya uang-uang yang tersimpan di luar negeri dibandingkan uang-uang berada di dalam negeri.
Di sesi pamungkas, kedua capres diperkenankan untuk memberikan pernyataan sebagai penutup di debat kedua ini. Dari Jokowi, ada penekanan terhadap realitas bahwa menjadi pemimpin negara sebesar Indonesia bukan perkara mudah. Beliau juga menyatakan rasa bersyukurnya terhadap pengalamannya dalam memimpin dengan pernah menjadi Walikota (Solo), Gubernur (DKI Jakarta), dan Presiden (2014-2019). Berbekal pada pengalamannya tersebut beliau menggagaskan upaya untuk 'Indonesia Maju dan Sejahtera'.
Sedangkan bagi Prabowo, pihaknya akan memegang teguh falsafah keadilan dan negara harus hadir di dalam upaya mengatasi kesenjangan. Beliau juga menekankan pada penerapan pasal 33 UUD 1945 dalam masa kepemerintahannya.
Melihat hasil debat tersebut, kira-kira seperti apakah bentuk Indonesia di tangan Jokowi ataupun Prabowo jika salah satu di antara mereka menjadi Presiden Republik Indonesia (2019-2024)?
Bagi penulis, Indonesia akan tetap melaju ke depan baik itu bersama Jokowi ataupun Prabowo. Jika melihat hasil kerja Jokowi saat ini, maka, tidak akan cukup kesulitan bagi Jokowi untuk melanjutkan segala program yang sedang dicanangkan maupun sudah direalisasikan---secara bertahap. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan dan argumentasinya yang ditunjang dengan bukti konkrit terhadap apa yang sudah terjadi di Indonesia dan berada di kacamata langsung Jokowi.
Jika melihat pada sesi kedua, kita bisa melihat bahwa Jokowi tidak goyah dengan program yang sedang dia miliki sebagai calon presiden petahana. Beliau sangat fokus dan ini memperlihatkan bahwa Jokowi bukan tipe orang yang menunggu laporan kerja saja, melainkan tipe orang yang tidak segan turun langsung menyaksikan praktik di lapangan.
Sehingga, ketika disinggung terhadap kinerja 'anak buahnya' (menteri-menterinya), beliau tidak bergeming dalam merespon argumentasi Prabowo. Hal ini dapat dilihat saat Prabowo (seperti) menyinggung kinerja menteri Kelautan di akhir sesi Eksploratif yang membahas fenomena di masyarakat pesisir.
Tidak hanya itu, di sesi Inspiratif Prabowo juga (sepertinya) berusaha mengungkapkan kinerja menteri Keuangan yang tidak maksimal dalam mengelola keuangan negara. Hal ini sebenarnya terlihat wajar untuk dilakukan oleh pihak capres nomor 02 sebagai calon yang harus berani 'mengobok-obok' kekurangan kinerja dari masa kepemimpinan Jokowi. karena, Jika tidak demikian, maka, masyarakat juga tidak mampu menilai apa kekurangan dari kinerja pemerintah sebelumnya.
Secara manusiawi pula, Jokowi mengamini jika kinerjanya sebagai kepala negara yang memimpin pemerintah untuk menghidupi negara seperti Indonesia pastinya memiliki kekurangan dan oleh karena itu, langkah pastinya adalah memperbaikinya---dengan kesempatan untuk lanjut lagi.
Sedangkan di pihak Prabowo, Indonesia bisa tetap maju apabila Prabowo bertindak secara gentle-man seperti yang beliau lakukan di tiga sesi terakhir, khususnya di sesi Eksploratif. Melalui sikapnya tersebut, seharusnya beliau juga melakukan hal serupa ketika (seandainya) terpilih sebagai presiden. Artinya, tidak menutup kemungkinan bahwa beliau dengan kelapangan hati dan profesionalitas tinggi untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program yang sudah dijalankan  oleh pemerintahan sebelumnya---jika memang secara fakta bagus/diterima masyarakat.
Prabowo perlu melakukan hal ini karena, posisi beliau dan Sandiaga Uno (sebagai cawapresnya) adalah dua orang baru dalam menempati peran sebagai 'ujung pedang'. Hal ini sangat berbeda dengan Jokowi saat ini, termasuk Jokowi di masa sebelumnya. Jokowi saat itu memiliki Jusuf Kalla yang pernah menjadi wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga, Jokowi ketika terpilih, tahu persis apa yang akan dia lakukan melalui diskusi besar bersama wapresnya baik pra-pilpres maupun pasca pilpres.
Sehingga, bukan hal yang buruk bagi Prabowo-Sandi jika mereka harus menindaklanjuti program yang positif bagi negara dan masyarakat serta mewujudkan janjinya sebagai pihak yang akan memberikan strategi yang berbeda ketika menghadapi permasalahan negara dan masyarakat.
Melalui karakter Prabowo sebagai pengusaha dan berlatarbelakang militer, tentu bukan hal yang mudah untuk dihilangkan cara kerjanya. Maksudnya, tanda-tanda dirinya (Prabowo) sebagai seorang petarung di arena militer rupanya akan dilakukan ketika menghadapi permasalahan negara. Bukan hal yang 100% buruk, namun juga akan sedikit berbeda bagi masyarakat Indonesia jika dihadapkan pada situasi yang paling buruk, yaitu perang. Entah perang senjata, ataupun perang online.
Kedua hal ini sama-sama berbahaya jika sampai terjadi. Kita patut ingat pada masa akhir kepemerintahan SBY (tahun 2012-an) bahwa Indonesia dan dunia sedang dihadapkan pada fenomena cyber war. Perang internet dengan aksi para hacker yang merajalela masuk ke dalam tubuh negara-negara dan jika ini terjadi (lagi), maka, dunia juga bisa hancur, termasuk Indonesia. Walau memang bukan dengan kematian yang bersimbah darah secara langsung.
Maka dari itu, ketegasan itu perlu, namun, harus ada trik atau strategi yang tepat, agar ketegasan itu tidak menimbulkan kesalahan dan perpecahan.
Hal inilah yang kemudian membedakan antara Jokowi dengan Prabowo sebagai kepala negara nantinya. Jokowi dengan karakter utuhnya sebagai manusia biasa yang hanya akan menyerang ketika sangat berbahaya dan menganggap sudah tidak ada solusi lain selain menyerang (walau ini memang terkesan sangat lambat responnya).
Sedangkan Prabowo adalah orang yang akan berupaya tinggi untuk menggertak mundur secara cepat yang jika tidak diantisipasi lebih lanjut, bisa terkena serangan balik yang dapat merugikan. Sisi positif dari Prabowo adalah sosok yang berani, namun, keberanian ini harus ditunjang dengan ketelitian dan itulah pentingnya keberadaan pihak di sisinya maupun di belakangnya, yaitu wakilnya dan pemerintah secara menyeluruh.
Jika di debat putaran pertama, (menurut penulis) situasi 01 dan 02 adalah 90% untuk 01 dan 10% untuk 02. Maka, saat ini situasinya berubah menjadi 80% untuk 01, dan 20% untuk 02. Perubahan akan terjadi di debat selanjutnya. Maka dari itu, seyogyanya kita dapat terus mengikuti rangkaiannya untuk tahu pasti---terlepas dari suka/tidaknya dengan politik---tentang potensi-potensi yang dapat terjadi bagi Indonesia ke depannya jika di antara kedua paslon ini terpilih salah satunya.
Malang, 18 Februari 2019
