Poin ketiga, tentang SDA dan Lingkungan, Prabowo menyatakan bahwa penegakan hukum harus tegas terhadap perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, pemerintah harus bersih (tidak kongkalikong dengan perusahaan). AMDAL harus dilaksanakan dengan proses yang benar. Jika ada permasalahan yang belum 100% tuntas, maka perlu adanya investigasi lanjutan. Bagi Prabowo, Indonesia harus berpegang teguh pada UUD 1945 pasal 33 tentang Bumi dan Sumber Daya Alam.
Di pihak nomor 01, Jokowi menanggapi kekisruhan negara dengan perusahaan melalui data dan fakta yang dinyatakan bahwa ada 11 perusahaan yang terkena denda 18,3 Triliyun rupiah. Selain itu, ada upaya penghutanan kembali dan pembersihan. Salah satu contohnya adalah upaya pembersihan Sungai Citarum.
Dari rekam kerjanya lagi, Jokowi menyatakan bahwa dalam 2 tahun ini, pemerintah sudah membagikan konvensi tanah kepada rakyat. Pembagian tanah ini juga diperuntukan ke rakyat kecil (ditegaskan oleh beliau). Upaya ini dilakukan untuk dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara produktif.
Selain itu, ada pembagian sertifikat tanah untuk membantu rakyat memiliki hak hukum terhadap kepemilikan terhadap tanah yang digarap ataupun tempat tinggalnya.
Di sesi yang membahas tentang Eksploratif, kedua capres dihadapkan pada video yang menunjukkan fenomena yang terjadi di Indonesia terkini. Dari video tersebut kemudian dibacakan pertanyaan dan diberikan untuk memberikan tanggapannya. Bagi Jokowi, Pemerintah dan KPK sudah bekerja sama untuk mengerjakan Gerakan Penyelamatan SDA. Salah satu contoh dari tindakan nyata pemerintah adalah penghutanan kembali Tambang Bukit Asam.
Selain itu, menurut Jokowi, perlu adanya pengawasan ketat dari pihak Pemerintah Daerah (pemda) dan Kementrian Lingkungan Hidup. Jokowi juga menambahkan bahwa, pemerintah sudah tegas (sedikit menanggapi pernyataan dari Prabowo) dengan bukti adanya 488 kapal ilegal yang sudah dibakar dan ditenggelamkan.
Lalu, dari segi misi, akan ada upaya mengekplorasi ladang minyak yang belum dilakukan dengan baik dan nantinya dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat. Mengenai kekayaan SDA dan luasnya maritim Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa, konektivitas antar pulau di Indonesia Timur perlu dibangun dan dikelola dengan baik.
Selain itu, ada praktik nyata yang dilakukan oleh Perindo dan Perinus dalam upaya mendukung nelayan dengan membeli ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan. Pemerintah juga membuatkan izin yang diberlakukan untuk nelayan besar (diukur dengan bobot tangkapan), sedangkan bagi nelayan kecil, mereka bebas alias tanpa perlu menggunakan izin.
Sedangkan bagi Prabowo, pemerintah harus tegas dan berani dalam menindak. Perusahaan asing yang lari harus dikejar sampai ke manapun dengan bantuan pihak internasional. Menurut misinya, negara akan membentuk BUMN khusus yang bekerja di bidang kelautan dan negara harus memfasilitasi nelayan kecil. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah tidak mengandalkan perusahaan asing dalam mengerjakan/mengelola SDA termasuk laut.
Pada sesi ini juga, Prabowo menyatakan bahwa dirinya mengakui dan menyetujui upaya yang sudah dilakukan oleh Jokowi termasuk visinya yang sama. Sehingga, beliau menyatakan bahwa, "jika tidak ada perbedaan, maka, jangan diadu-adukan." Dirinya menambahkan pula bahwa misi dari paslon nomor 02 adalah menawarkan strategi yang berbeda karena Indonesia adalah negara demokrasi.
Dilanjutkan ke sesi ke-5, tentang inspiratif dengan pola bertukar argumentasi di antara capres 01 dengan capres 02. Diawali dengan pertanyaan dari Prabowo ke Jokowi, (pertanyaannya kurang lebihnya seperti ini) "Mengapa Indonesia masih impor komoditas termasuk pangan?" Dari pertanyaan tersebut, Jokowi menjawabnya dengan data dan perbandingan seperti berikut,
"Indonesia saat ini dapat menghasilkan 3,3 juta Ton jagung. Impor beras menurun. Jika, pada tahun 1984 Indonesia dengan Swasembada Pangannya berhasil mencapai 21 juta ton, maka, di tahun 2018 Indonesia berhasil mencapai 33 juta Ton. Sedangkan, konsumsi mencapai 29,sekian juta Ton. Indonesia sudah mengalami surplus. Mengapa Indonesia masih impor? Karena, hal ini untuk menjaga stabilitas kebutuhan pangan negara dan antisipasi stok terhadap bencana.
