Isu lingkungan di Balikpapan, kota penting di Kalimantan Timur, Indonesia, kini mendapat perhatian besar dari berbagai media karena dampak signifikan dari kegiatan industri ekstraktif. Aktivitas seperti penambangan batu bara dan perluasan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi, pencemaran udara dan air, serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya kesadaran publik tentang masalah ini, penting untuk menganalisis bagaimana media membingkai isu-isu lingkungan ini dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat serta kebijakan yang diterapkan.
Media memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk narasi mengenai isu lingkungan dan, pada gilirannya, mempengaruhi keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan upaya perlindungan lingkungan. Media memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik pada berbagai aspek dari isu lingkungan, baik itu dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas industri atau keuntungan ekonomi jangka pendek. Dengan memahami bagaimana framing media memengaruhi opini publik dan kebijakan, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika ini. Kesadaran tentang teknik framing yang digunakan dalam pemberitaan dapat membantu dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif dan kebijakan yang lebih seimbang, yang bertujuan untuk mencapai harmoni antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan di Balikpapan. Hal ini juga memungkinkan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk merespons isu lingkungan dengan cara yang lebih terinformasi dan adaptif, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat.
Berikut ini merupakan hasil dari analisis framing media online dalam pemberitaan dengan mengambil tema permasalahan lingkungan yang terjadi di Wilayah Balikpapan :
- Studi: Pembangunan IKN Jadi Ancaman bagi Kestabilan Populasi Bekantan
Date   : 15 February 2024
Media : mongabay.co.id
Explanation :
Pemberitaan ini diawali dengan penjelasan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menjadikan IKN Nusantara sebagai "kota hutan hijau" dengan dampak lingkungan minimal dan mengacu pada emisi karbon nol bersih. Dalam hal ini, ada upaya framing dari pemerintah untuk membangun citra positif terhadap proyek IKN. Pemerintah ingin menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bertujuan sebagai pemerintahan pusat baru, tetapi juga sebagai proyek yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari analisis framing teks ini adalah bahwa terdapat dua narasi utama yang saling bersaing mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Di satu sisi, pemerintah Indonesia membingkai proyek ini sebagai sebuah langkah maju untuk menciptakan "kota hutan hijau" yang ramah lingkungan. Namun di sisi lain, ilmuwan dan peneliti mengangkat kekhawatiran bahwa pembangunan IKN dapat mengancam ekosistem Teluk Balikpapan, terutama habitat bekantan yang terancam punah.
Narasi ini mencerminkan ketegangan antara upaya pembangunan infrastruktur nasional yang besar dan perlunya mempertahankan kelestarian lingkungan dan kelestarian lingkungan
- Ancaman IKN pada Teluk Balikpapan
Date   : 11 Juni 2024
Media : grafis.tempo.co
Explanation :
Pemberitaan ini menunjukkan adanya dua sudut pandang dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait dampaknya di Teluk Balikpapan. Penyusunan pemerintah fokus pada perencanaan yang telah disusun untuk melindungi keanekaragaman hayati, termasuk melalui Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pembagian tujuh wilayah hotspot IKN. Di sisi lain, framing dari dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan laporan yang diterbitkan oleh Majalah Tempo menyoroti dampak negatif yang mengancam habitat dan biota di Teluk Balikpapan, seperti gangguan bawah air, kontaminasi logam berat, dan degra
Kekhawatiran utama juga menyentuh ancaman terhadap spesies kunci seperti pesut, bekantan, dan spesies laut lainnya. Framing ini menunjukkan bahwa, meskipun pemerintah telah menyusun langkah-langkah mitigasi, ancaman terhadap ekosistem tetap ada dan signifikan, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan terowongan bawah tanah. Ketegangan antara ambisi pembangunan infrastruktur besar dan perlindungan lingkungan menjadi jelas, dengan masing-masing pihak mencoba membingkai narasi yang mendu
Secara keseluruhan, Pemberitaan ini menunjukkan dualitas framing antara janji pemerintah untuk melindungi lingkungan melalui kebijakan dan aksi konservasi, dengan kritik yang fokus pada ancaman nyata terhadap ekosistem Teluk Balikpapan akibat proyek IKN.
- Peringatan Hari Lingkungan Hidup-Laut Sedunia: Kaltim Darurat, Lingkungan Sekarat.
Date   : 10 Juni 2024
Media : bontangpost.id
Explanation :
Pemberitaan ini menyoroti konflik antara hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan realitas kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur, terutama akibat aktivitas industri ekstraktif dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun pemerintah berjanji membangun IKN sebagai kota hijau berkelanjutan, dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi, penggundulan hutan, dan penggusuran komunitas adat, menjadi perhatian utama.
Pemberitaan ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan mengajukan solusi konkret kepada pemerintah dan korporasi. Pada intinya, terdapat ketegangan antara visi pembangunan dan keinginan lingkungan yang
- Tanggapi Keluhan Masyarakat, DLH Kaltim Lakukan Pemantauan Sampah di Pesisir dan Laut Kota Balikpapan.
Date   : 1 April 2023
Media : diskominfo.kaltimprov.go.id
Explanation :
Pemberitaan ini menggambarkan masalah sampah pesisir sebagai isu penting, tapi bisa diatasi jika ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak. DLH Kaltim muncul sebagai pihak utama yang berperan dalam mengelola dan menyatukan sampah di pesisir, khususnya di Balikpapan. Meskipun pengelolaan sampah di Balikpapan sudah cukup baik, sampah pesisir masih menjadi masalah karena adanya pengaruh sampah yang berasal dari daratan. Framing teks ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antara DLH, pemerintah daerah, universitas, dan kementerian pusat. Mereka bersama-sama mengumpulkan data sampah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif, misalnya mengurangi penggunaan plastik di pantai.
Secara keseluruhan, pemberitaan ini menekankan bahwa solusi masalah sampah pesisir terletak pada kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, dengan DLH Kaltim sebagai penggerak utamanya. Pesan akhirnya, teks ini mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya bersama
- Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN
Date   : 11 April 2024
Media : tekno.tempo.co
Explanation :
Mulai 2000 ekosistem Teluk Balikpapan mulai mengalami kerusakan karena masuknya industri ke Teluk Balikpapan. Banyak wilayah hutan hancur dan wilayah mangrove hancur. Dampaknya, terjadi kekeruhan yang luar biasa dan hancurnya terumbu karang. Ekosistem di Teluk Balikpapan,-khususnya mangrove-, semakin rusak sampai hari ini, apalagi dengan adanya Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Beragam kerusakan ini berdampak terhadap kehidupan nelayan. Rusaknya Teluk Balikpapan akibat pembangunan IKN, membuat ia dan ribuan nelayan di Teluk Balikpapan semakin cemas karena sumber hidupnya akan tergusur secara pelan-pelan.
- Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan Membersihkan Sampah Sembilan Ton Perharinya
Date   : 26 Februari 2024
Media : rri.co.id
Explanation :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, bahwa koordinasi terus dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani masalah sampah pesisir. Penanganan ini melibatkan 60 petugas dan dua unit truk kendaraan, setiap harinya sekitar 9 ton. Masyarakat diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan karena dapat berdampak pada lingkungan, terutama saat hujan yang dapat menyebabkan sampah terbawa arus sungai dan akhirnya mencemari garis pantai.
Secara keseluruhan, pemberitaan ini juga menekankan bahwa perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan  masyarakat dalam menangani permasalahan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan.
- DLH Balikpapan Berikan Solusi Terbaik Soal Permasalahan Sampah Pesisir
Date   : 25 Maret 2023
Media : ibukotakini.com
Explanation :
Berita ini menyoroti isu-isu serius terkait sampah pesisir yang dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya di kawasan organisasi tepi laut seperti Kampung Atas Air di Kelurahan Margasari. Masyarakat telah mengadukan masalah ini kepada anggota DPRD Balikpapan, yang menunjukkan tingginya perhatian terhadap dampak lingkungan masyarakat yang mereka hadapi.
Meskipun penanganan sampah pesisir merupakan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DLH Balikpapan tetap berkomitmen untuk mengambil tindakan dengan menempatkan petugas di 10 kelurahan yang dekat dengan wilayah pesisir.
Pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga ditekankan, terutama dalam hal pengalokasian anggaran untuk penanganan peralatan sampah jangka panjang. Selain itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan gotong royong dan tidak membuang sampah sembarangan.
Kesimpulannya, teks ini mencerminkan urgensi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah pesisir di Balikpapan. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengingat dampak sampah yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh ekosistem pesisir secara keseluruhan.
- Ada Pencemaran Limbah Sawit di Kilometer 19, Wali Kota Balikpapan Tegaskan Bisa Serahkan ke Masalah Hukum kalau Melanggar
Date   : 12 Mei 2023
Media : korankaltim.com
Explanation :
Berita ini menyoroti masalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah sawit yang menyebabkan bau menyengat di kawasan Soekarno-Hatta Kilometer 19, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan penekanan pada dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Framing juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi masalah pencemaran ini, menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak hanya bergantung pada satu pihak.
Secara keseluruhan, berita ini membentuk narasi yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan, serta pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kesehatan ekosistem.
- Pokja Perubahan Iklim Apeksi Rekomendasikan Isu Lingkungan Perkotaan.
Date   : 4 Juni 2024
Media : balpos.com
Explanation :
Berita ini menekankan pentingnya Water Management Forum (WMF) yang diadakan di Balikpapan, dengan fokus pada "Optimalisasi Penataan Ruang, Pengelolaan Air, dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim untuk Pengendalian Bencana Hidrometeorologi." Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu perubahan iklim dan kepunahan lingkungan, dengan penegasan bahwa kota ini tidak terlibat dalam eksplorasi minyak yang dikenal sebagai kota minyak. Selain itu berita ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengatasi berbagai isu terkait pengelolaan sumber daya.
Kesimpulannya, berita ini mencerminkan upaya proaktif Pemerintah Kota Balikpapan untuk menahan tantangan perubahan iklim dan memajukan tata ruang yang berkelanjutan, serta perlunya kerja sama lintas sektoral dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Balikpapan berkomitmen untuk menjadi salah satu kota terbersih di Kalimantan Timur dan Indonesia, dengan fokus pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- Kebakaran dan Pencemaran Lingkungan Berulang di Kilang Pertamina, Masyarakat Bisa Ajukan Upaya Hukum
Date   : 29 Mei 2024
Media : korankaltim.com
Explanation :
Berita ini menyoroti masalah serius polusi dan kebakaran yang berulang di kilang Pertamina Balikpapan, yang menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat sekitar. Meski terjadi kejadian besar seperti tumpahan minyak pada tahun 2018, Pertamina dinilai belum mengambil langkah perbaikan yang cukup.
Oleh sebab itu perlunya tindakan hukum strategis, termasuk mengajukan gugatan warga negara dan kedudukan hukum pemulihan lingkungan, untuk meminta pertanggungjawaban Pertamina dan pemerintah. Dalam konteks pengiriman ibu kota negara ke Kalimantan Timur, ancaman terhadap ekosistem Teluk Balikpapan semakin meningkat, berpotensi merugikan spesies endemik.
Kesimpulannya, teks ini menggambarkan pentingnya akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan perlunya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem ekosistem di daerah tersebut.
Â
KESIMPULANÂ
Kesimpulan dari analisis framing terhadap pemberitaan permasalahan lingkungan di Balikpapan menunjukkan bahwa media online secara konsisten menyoroti dampak negatif dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan aktivitas industri terhadap ekosistem lokal. Berita-berita tersebut menekankan kerusakan habitat, pencemaran, dan degradasi lingkungan yang mengancam keberlangsungan spesies serta mata pencaharian masyarakat setempat.
Media juga mencatat upaya pemerintah dan lembaga lingkungan dalam menangani isu sampah pesisir dan pencemaran, meskipun tantangan yang dihadapi masih signifikan. Pemberitaan menggarisbawahi pentingnya tindakan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan perlindungan kehidupan masyarakat di Balikpapan. Dengan demikian, media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong respons terhadap isu-isu lingkungan yang mendesak.
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H