Proses desentralisasi terutama berkaitan dengan pembentukan lapisan antara kementerian pusat dan sekolah dengan maksud membawa manajemen lebih dekat ke sekolah. Meskipun unit administrasi geografis bergeser dari tingkat pusat ke daerah, praktik di sekolah tetap tidak berubah.
Salah satu kelemahan utama adalah bahwa ambiguitas dalam tujuan ada di berbagai tingkat, seperti tingkat rekomendasi, tingkat kebijakan, dan tingkat operasional. Hal ini tampaknya terjadi karena kekurangpahaman tentang tujuan desentralisasi.Â
Desentralisasi pendidikan hanya bisa berhasil jika ada persiapan yang sistematis dan cermat.Â
"Desentralisasi bukanlah keputusan. Itu adalah proses selama bertahun-tahun "(Dalinetal., 1994, p.260). Di Sri Lanka, pemangku kepentingan tidak cukup siap untuk program yang diperkenalkan untuk mendorong kontrol lokal sekolah.
Hambatan lain untuk berubah adalah bahwa tujuan di balik kebijakan desentralisasi juga berubah dari waktu ke waktu. Orang dapat berargumen bahwa beberapa reformasi didasarkan pada konsep evolusi, demokrasi partisipatif, dan pemberdayaan di tingkat lokal.Â
Reformasi lain muncul dari gagasan demokrasi liberal bahwa sistem pendidikan harus berfungsi sebagai ekonomi pasar, dengan pemerintah dan masyarakat lokal berbagi biaya sekolah.
Visi terakhir desentralisasi didukung oleh dua argumen. Pertama, perluasan sistem pendidikan mengakibatkan peningkatan permintaan akan sumber daya.Â
Pemerintah, yang sudah mengandalkan sumber daya yang tidak memadai, tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, karena sektor swasta juga mendapat manfaat dari penyediaan pendidikan publik, maka pemerintah harus membantu menutupi biaya sekolah.
Selama pemerintahan raja-raja Sri Lanka, rakyat biasa hanyalah pelaku dan bukan pembuat keputusan.Â
Tradisi ini diperkuat oleh kolonialisme, dan berlanjut bahkan setelah kemerdekaan. Bahkan ketika pemerintah berupaya untuk mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat, mereka sering kali menolak peluang tersebut.Â
Fenomena sosial dan budaya telah memperlambat proses desentralisasi di Sri Lanka. Faktor lain yang menghambat upaya reformasi adalah kurangnya sumber daya.
