Upaya Menuju Desentralisasi Pendidikan, Belajar dari Kasus Sri Lanka

Para perencana kebijakan percaya bahwa membuat klaster seperti itu akan mengurangi kesenjangan antar sekolah dan mencapai efisiensi yang lebih besar; manajemen lokal akan memungkinkan pemanfaatan yang lebih baik dari masyarakat dan sumber daya negara. 

Pemimpin setiap cluster, kepala sekolah, diberi kekuasaan untuk menetapkan tujuan dan mengelola unit. Gugus sekolah diberi kewenangan besar terkait pengelolaan kegiatan pendidikan lokal. Ternyata sistem kaster ini pun memiliki masalah. 

Setelah reformasi tahun 1981 tidak diimbangi dengan struktur organisasi yang tepat dan strategi pelaksanaan manajemen, pejabat pemerintah menyatakan bahwa diperlukan desentralisasi lebih lanjut. 

Pusat kota berharap untuk membangun sistem manajemen yang efektif dan efisien yang akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan program yang berarti untuk pembangunan pendidikan pada tahun 1984. 

Maka didirikanlah sebuah divisi sebagai perantara antara Direktur Regional Pendidikan (RDE) dan klaster sekolah, yang diberi mana Kantor Divisi Pendidikan (DEO). 

DEO tersebut didirikan untuk mendekonsentrasi pekerjaan pembangunan yang selama ini membebankan pajak pada kantor RDE, mengoordinasikan dan mengawasi pekerjaan di kantor RDE, dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang terletak di luar klaster, dan mengurangi kebutuhan keuangan dan waktu yang terbagi pada pengawas sekolah.

Reformasi 1984 mendorong pergeseran peran kepala sekolah sebagai seorang manajer utama, menjadi pengelola pendidikan yang bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan pendidikan di sekolah. 

Kepala sekolah diberi wewenang mengurus keuangan sekolah, dan bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan rencana sekolah tahunan. 

Selain itu, mereka diharapkan untuk mengawasi kurikulum, mengawasi dan mengevaluasi guru, serta menjadi penghubung orang tua dan siswa.

Reformasi manajemen tahun 1984 berupaya membangun budaya perencanaan dan manajemen di tingkat sekolah. 

Namun, karena berbagai faktor, perubahan struktural yang diusulkan tidak selalu meningkatkan efisiensi administrasi. Dalam banyak kasus, upaya kerja diduplikasi di berbagai tingkat hierarki; sekolah terkadang diberikan arahan yang tidak konsisten oleh lapisan di atas.