Memahami Analisis Kebijakan dalam Dunia Pendidikan

Sebagai salah satu lembaga penting suatu Negara, pendidikan diprioritaskan menjadi yang utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Dengan meningkatkan mutu pendidikan, Negara akan menjadi maju dan berkembang. Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan analisis-analisis dalam menangani masalah kebijakan yang sudah dibuat. 

Pembuatan kebijakan tersebut dikomando langsung oleh pemerintah. Fattah (2013) menjelaskan bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana Negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global ketika menentukan kebijakannya.

Dalam membuat kebijakan tersebut ada beberapa hal yang  perlu diperhatikan antara lain yaitu mutu pendidikan yang sampai saat ini terbilang masih belum mencapai kesempurnaan, bukan karena pelaksanaannya maupun pada hasilnya, akan tetapi pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang kemudian diterapkan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.

Baca juga: Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan

Dalam perkembangan perjalanannya, Indonesia melalui kementrian pendidikan sudah melakukan beberapa pergantian kurikulum. Pergantian tersebut bukan karena tidak ada tujuan, melainkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat. 

Dalam pembaruan kebijakan tersebut terdapat hambatan-hambatan yang muncul dan solusi yang telah diupayakan untuk mengatasinya. 

Maka dari itu kemendikbud selaku poros pendidikan di Indonesia selalu memperbarui dan merevisi kebijakan-kebijakan yang dibuat, untuk menyesuaikan kebutuhan lembaga pendidikan yang berjalan. 

Melalui metode dan formulasi kebijakan ini yang akan mampu membantu dalam menyelesaikan masalah kebijakan dalam pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat pada dasarnya merupakan landasan yang berisi tentang beberapa aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam dunia pendidikan, supaya pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Baca juga: Transformasi Pendidikan, Butuh Kepala Sekolah yang Ber-Style Transformational Leadership

Sedangkan bagi stakeholder, kebijakan tersebut sesuai dengan aturan wajib yang dibuat demi keberlangsungan pendidikan yang ditetapkan, melalui metode serta formulasi yang tepat.

Baca juga: Formulasi Kebijaksan dalam Dunia Pendidikan

Metode dan formulasi yang dimaksud adalah beberapa cara atau langkah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan beberapa hal yang sesuai maupun tidak semua, sehingga dapat memilih kebijakan-kebijakan apa saja yang seharusnya direncanakan dan diterapkan nantinya (Fattah, 2013). Dengan demikian suatu kebijakan dapat dibentuk atau dibuat sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di masyarakat.

Prosedur analisis kebijakan

Penggunaan prosedur analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi lainnya. Infromasi dan prosedur bersifat saling bergantung; kedua hal ini saling berkaitan dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan. 

Seluruh proses diatur melaui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja. Menurut Leslie A. Pal (Fattah, 2013:56) kebijakan publik sebagai panduan untuk penentuan tindakan atau aksi, sehingga dapat dipandang sebagai suatu pemecahan (solusi) hipotesis bagi orang yang merasakan hal itu sebagai permasalahan.

Perbedaan proses analisis kebijakan akademik dan analisis kebijakan terapan

Dalam melakukan proses kebijakan, Leslie A. Pal membedakan analisis kebijakan menjadi analisis kebijakan kalangan akademis (Academic policy analysis) dan praktisis analisis kebijakan (Applied policy analysis). 

Analisis kebijakan kalangan akademis tidak hanya fokus pada hubungan di antara determinan kebijakan dan isi kebijakan, atau dengan kata lain menjelaskan hakikat kebijakan, karakteristik dan profil kebijakan. 

Orientasinya menyangkut politik, sains, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk menghindari bias baik deskripitif dan normatif, mereka lebih fokus pada dampak kebijakan. 

Praktisi analisis kebijakan terapan terkesan memiliki ciri sedikit dibesar-besarkan dibandingkan dengan analisis kebijakan akademik. Fokus utamanya pada hubungan di antara materi kebijakan (policy content) dan dampak (policy impact).

Dua jenis analisis ini dibedakan berdasarkan lembaga dan fungsinya. Kebanyakan analisis kebijakan akademik dilakukan di perguruan tinggi dan menjadi "Think Tanks" sebagai badan ahli seperti berbentuk: Institut untuk Riset Kebijakan Publik. 

Mereka menghasilkan informasi, teori, dan model yang dapat digunakan praktik pembuatan kebijakan, sedangkan praktisi analisis kebijakan bekerja untuk pemerintah, konsultan swasta, dan kelompok yang berkepentingan (interest group). 

Analisis kebijakan akademik sangat berguna bagi peneliti dari perguruan tinggi hanya saja analisis kebijakan akademik tidak bisa memberikan saran langsung untuk proses kebijakan. 

Sebagai contoh dalam hal adanya isu penutupan sekolah, maka analisis kebijakan akademis akan menjelaskan bagaimana isu itu muncul menjadi agenda publik, menjadi konstelasi kelompok masyarakat, dan kemungkinan dampak kebijakan, dan teori yang berlaku.

Bentuk-bentuk analisis kebijakan

Tiga bentuk utama dari analisis kebijakan ialah analisis kebijakan prospektif, analisis kebijakan restrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi (Dunn, 2003).

Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif  ialah yang berupa produksi serta tansformasi informasi sebelum tindakan kebijakan dimulai dan juga diimplementasikan. Bentuk ini merupakan analisis ex ante. 

Analisis prospektif seringkali menimbulkan jurang pemisah yang besar antara pemecahan masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya pemerintah untuk memecahkannya (Schick, 1997).

Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif melibatkan perubahan bentuk dan produk informasi, setelah kebijakan diterapkan. Bentuk ini merupakan analisis ex post. Bentuk retrospektif ini adalah sebagai berikut:

Analisis yang berorientasi pada disiplin (Discipline- oriented analysts). Kelompok ini sebagian besar terdiri dari para ilmuwan politik dan sosiologi, yang berusaha unuk mengembangkan dan menguji teori berdasarkan disiplin keilmuan yang menjelaskan sebab-akibat dari kebijakan. 

Kelompok ini jarang berusaha untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan sasaran spesifik dari pembuat kebijakan dan tidak melakukan usaha apa pun untuk membedakan "variabel-variabel kebijakan yang merupakan hal yang dapat diubah melalui manipulasi kebijakan, dan variabel situasional yang tidak dapat dimanipulasi"

Analisis yang berorientasi pada masalah (Problem-oriented analysts). 

Kelompok ini sebagian besar juga terdiri dari para ilmuan politik dan sosiologi, yang juga berusaha untuk menerangkan sebab-akibat dari kebijakan. 

Bentuk ini berorientasi pada masalah dan kurang memperhatikan pengembangan dan pengujian teori yang diyakini penting dalam disiplin ilmu sosial. 

Analisis berdasarkan masalah lebih bersifat umum, sebagai contoh adalah analisis terhadap data yang global tentang pengaruh gender, teknik, dan ketidakmerataan sosial tentang hasil tes prestasi.

Analisis yang berorientasi pada aplikasi (aplications-oriented analysts). 

Kelompok analisis yang ketiga ini tidak hanya mencakup ilmuan politik dan sosiologi, tetapi juga orang-orang yang datang dari bidang studi profesional pekerjaan sosial dan administrasi publik dan bidang studi yang sejenis, seperti penelitian evaluasi. 

Kelompok ini berusaha untuk menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, serta menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. 

Lebih jauh lagi, kelompok ini tidak hanya menaruh perhatian pada variabel-variabel kebijakan, tetapi juga melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.

Analisis kebijakan yang terintegrasi

Analisis kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk secara terus menerus menghasilkan dan menstransfomasikan informasi setiap saat. 

Analisis kebijakan yang terintegrasi dibangun di atas kekuatan disiplin yang menspesialisasikan pada analisis perspektif (seperti ekonomi, teknik sistem, riset operasi), dan yang menekankan pada analisis retrospektif (seperti ilmu politik, sosiologi, dan hukum).