Metode dan formulasi yang dimaksud adalah beberapa cara atau langkah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan beberapa hal yang sesuai maupun tidak semua, sehingga dapat memilih kebijakan-kebijakan apa saja yang seharusnya direncanakan dan diterapkan nantinya (Fattah, 2013). Dengan demikian suatu kebijakan dapat dibentuk atau dibuat sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di masyarakat.
Prosedur analisis kebijakan
Penggunaan prosedur analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi lainnya. Infromasi dan prosedur bersifat saling bergantung; kedua hal ini saling berkaitan dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan.Â
Seluruh proses diatur melaui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja. Menurut Leslie A. Pal (Fattah, 2013:56) kebijakan publik sebagai panduan untuk penentuan tindakan atau aksi, sehingga dapat dipandang sebagai suatu pemecahan (solusi) hipotesis bagi orang yang merasakan hal itu sebagai permasalahan.
Perbedaan proses analisis kebijakan akademik dan analisis kebijakan terapan
Dalam melakukan proses kebijakan, Leslie A. Pal membedakan analisis kebijakan menjadi analisis kebijakan kalangan akademis (Academic policy analysis) dan praktisis analisis kebijakan (Applied policy analysis).Â
Analisis kebijakan kalangan akademis tidak hanya fokus pada hubungan di antara determinan kebijakan dan isi kebijakan, atau dengan kata lain menjelaskan hakikat kebijakan, karakteristik dan profil kebijakan.Â
Orientasinya menyangkut politik, sains, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk menghindari bias baik deskripitif dan normatif, mereka lebih fokus pada dampak kebijakan.Â
Praktisi analisis kebijakan terapan terkesan memiliki ciri sedikit dibesar-besarkan dibandingkan dengan analisis kebijakan akademik. Fokus utamanya pada hubungan di antara materi kebijakan (policy content) dan dampak (policy impact).
Dua jenis analisis ini dibedakan berdasarkan lembaga dan fungsinya. Kebanyakan analisis kebijakan akademik dilakukan di perguruan tinggi dan menjadi "Think Tanks" sebagai badan ahli seperti berbentuk: Institut untuk Riset Kebijakan Publik.Â
Mereka menghasilkan informasi, teori, dan model yang dapat digunakan praktik pembuatan kebijakan, sedangkan praktisi analisis kebijakan bekerja untuk pemerintah, konsultan swasta, dan kelompok yang berkepentingan (interest group).Â
Analisis kebijakan akademik sangat berguna bagi peneliti dari perguruan tinggi hanya saja analisis kebijakan akademik tidak bisa memberikan saran langsung untuk proses kebijakan.Â
Sebagai contoh dalam hal adanya isu penutupan sekolah, maka analisis kebijakan akademis akan menjelaskan bagaimana isu itu muncul menjadi agenda publik, menjadi konstelasi kelompok masyarakat, dan kemungkinan dampak kebijakan, dan teori yang berlaku.