Pemilih Pemula, Pilpres, dan Golput

Di dalam bukunya, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Samuel P. Hutington & Jean Nelson membahas hakikat paritispasi politik. Menurutnya, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (private citizen) yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah guna  menanggapi aspirasi, preferensi dan kebutuhan-kebutuhan dari partisipan .

Ada beberapa aspek yang mendasari definisi tersebut. Pertama, partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak mencakup sikap-sikap. Orientasi-orientasi partisipan politik, serta perilaku politik mereka yang nyata bukan merupakan bagian dari  cakupan partisipasi politik dikarenakan memerlukan penelaahan dan pengukuran serta memerlukan teknik-teknik yang berbeda dengan yang diperlukan untuk menelaah perilaku saja. Demikian, Samuel memisahkan kegiatan politik yang obyektif dan sikap-sikap politik yang subyektif sebagai variabel-variabel yang terpisah .

Samuel menarik garis antara partisipan-partisipan politik dengan professional di dalam bidang politik. Konsep Samuel mengenai partisipasi politik tidak mencakup kegiatan-kegiatan professional pejabat-pejabat pemerintah yang berkutat di dalam peranan-peranannya masing-masing di politik tersebut. 

Namun tidak berarti pejabat-pejabat pemerintah tidak bisa berpartisiapsi politik. Konsep partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat pemerintah dalam menentukan kebijakan pemerintah di dalam lingkungan pekerjaannya, namun mencakup kegiatan pejabat tersebut apabila suaranya dalam suatu pemilihan umum. 

Partisipasi politik merupakan kegiatan sekunder jika dibandingkan dengan peranan-peranan sosial lainnya. Oleh karena itu ada banyak kegiatan politik yang tidak bisa diakatakan sebagai partisipasi politik.

Aspek berikutnya yang menjadi pokok perhatian Samuel adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan kepada pejabat-pejabat umum yang diakui memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan yang memiliki wewenang final dalam pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat. 

Dinamika politik bisa berlangsung tanpa ada ikut campur pemerintah. Kegiatan seperti demo, mogok kerja, dan hal lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan kebijakan merupakan partisipasi politik.

Ada banyak cara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, antara lain dengan cara membujuk ataupun dengan cara menekan pejabat-pejabat untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. 

Selain itu, partisipan bisa berusaha untuk mengganti pengambil keputusan-keputusan dengan mereka yang dianggap layak serta diharapkan dapat lebih menanggapi preferensi dan kebutuhan mereka. 

Bahkan partisipan politik dapat pula berusaha mengubah aspek-aspek system politik itu sendiri, atau malah merubah system politik secara mendasar dan menyeluruh agar pemerintah bersikap lebih tanggap terhadap keinginan partisipan.

Kegiatan partisipasi politik menurut Samuel terbatasi oleh perihal-perihal legalitas maupun norma-norma masyakarat. Demikian huru hara, protes, demo---hingga pemberotakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah merupakan bentuk-bentuk partisipasi politik.