**
Pasal 37 UUD 1945 mengatur tentang syarat-syarat dilakukan amendemen UUD 1945, dengan syarat Pembukaan UUD 1945 dan Dasar Negara (Pancasila) tidak bisa diubah.
Usul amendemen dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan secara tertulis beserta alasannya oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
Jumlah anggota MPR adalah terdiri dari 575 anggota  DPR ditambah 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sepertiganya adalah 237 anggota. Sedangkan pendukung Jokowi di DPR saja ada 471 anggota.
Syarat berikutnya, untuk mengamendemen UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
Dan, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
Jadi, minimal 356 anggota MPR harus setuju dilakukan perubahan pasal(-pasal) UUD 1945 itu.
Maka, secara teoritis peluang untuk memenuhi semua syarat itu relatif mudah dipenuhi oleh anggota MPR pendukung Jokowi.
Ada yang curiga bahwa "kudeta" Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko bisa jadi berkaitan dengan upaya untuk menambah kekuatan mereka di MPR guna lebih memastikan mulusnya amendemen jika memang akan dilakukan.
Jumlah anggota Partai Demokrat di DPR adalah 54 orang. Sehingga jika Partai Demokrat berhasil ditarik untuk bergabung, maka total jumlah pendukung amendemen menjadi minimal 525 anggota dari 711 anggota MPR! Jauh di atas syarat batas minimal yang 356 anggota.
Dengan kekuatan politik sedemikian kuat, sehingga apapun yang diiinginkan secara perhitungan matematika politik  akan bisa diwujudkan, termasuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Maka godaan yang juga hebat kepada Jokowi sangat mungkin terjadi saat ini. Tetapi bisa jadi sampai sekarang benteng Jokowi masih kuat untuk bertahan agar tidak tergoda.
