Pada 2 Desember 2019, di Istana Negara, Jokowi membantah isu tersebut. Â
Dia berkata, "Sejak awal, sudah saya sampaikan, kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen (UUD 1945), apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana?".
Jokowi mengaku sejak awal dirinya memiliki kekhawatiran bahwa wacana amendemen UUD 1945 yang berlangsung di MPR itu akan melebar. Kekhawatiran itu  menjadi kenyataan.
"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan".
Maka, menurut Jokowi, lebih baik tidak usah diadakan amendemen UUD 1945 itu. Ia malah curiga kepada orang-orang yang menghendaki dia bersedia menjadi presiden untuk periode ketiga, mempunyai maksud buruk terselubung kepadanya.
"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan."
"Ada yg ngomong presiden dipilih tiga periode itu, ada tiga (motif) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.
Itu kejadian 2019.
Setelah itu tak terdengar lagi isu amendemen UUD 1945 dengan juga mengubah masa jabatan presiden manjadi tiga periode. Kemudian Amien Rais muncul dengan tuduhan konspirasi langsung kepada Jokowi.
Di Era SBY
Wacana mengubah periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode, pernah mencuat juga di masa periode kedua SBY Presiden.
