“Nasionalisme adalah suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Rasa nasionalistis itu akan menimbulkan suatu rasa percaya akan dirinya sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita,” begitulah setidaknya Bung Karno menulis dalam Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme.
Dalam pleidoinya, yang akhirnya berubah menjadi gugatan terhadap praktik kolonialisme yang diberi judul Indonesia Menggugat, Bung Karno menjelaskan bahwa terdapat tiga cara untuk bisa mencapai kesadaran rakyat. Kesadaran untuk membangkitkan rakyat itu diupayakan dengan cara, yaitu:
- Menunjukkan kepada rakyat, bahwa mereka mempunyai masa lalu adalah masa lalu yang indah;
- Membangkitkan kesadaran rakyat, bahwa mereka punya masa kini adalah masa kini yang gelap; dan
- Memperlihatkan kepada rakyat sinarnya masa depan yang berseri-seri dan terang, serta cara-cara untuk mendatangkan masa depan yang penuh cahaya itu dengan janji-janji itu.
Roeslan Abdulgani di dalam bukunya Negara dan Dasar Negara, kembali menjelaskan nasionalisme Indonesia menjadi tiga aspek. Aspek pertama adalah aspek politik, bahwa nasionalisme Indonesia bertujuan menumbangkan dominasi politik asing dengan menggantikannya menjadi suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Aspek kedua adalah aspek sosial-politik, yang bersifat menghentikan segala praktik-praktik eksploitasi dari bangsa asing, menghentikan segala praktik-praktik ekonomi asing yang eksploitatif dan ekstraktif, dengan membangun masyarakat baru yang bebas dari kemiskinan, kemelaratan, dan kesengsaraan. Ketiga, aspek kultural, nasionalisme Indonesia harus bersifat sebagai upaya penghidupan kepribadian bangsa Indonesia dengan menyelaraskan perkembangan zaman dan internasional.
Nasionalisme menurut Bung Karno sering kali ia menyebutnya sebagai sosio-nasionalisme. Sosio diambil dari kata yang diartikan sebagai masyarakat. Maka dari itu, sosio-nasionalisme adalah nasionalismenya masyarakat, nasionalisme yang mencari keselamatannya seluruh rakyat dan bertindak sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Nasionalisme Bung Karno adalah nasionalisme yang didasarkan pada kesadaran masyarakat yang menderita akibat praktik imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme, dan menyadarkan masyarakat untuk menentang, melawan, dan meruntuhkannya agar dapat membangun masyarakat baru yang adil dan makmur, tanpa adanya pengisapan manusia oleh manusia, tanpa adanya pengisapan bangsa oleh bangsa, dengan berdasarkan pada asas perikemanusiaan.
Berbicara tahapan, maka Sosio-Nasionalisme adalah prinsip awal Marhaenisme. Prinsip sosio-nasionalisme lebih sering digunakan pada masa perjuangan, sedangkan pada masa setelah Indonesia merdeka lebih sering digunakan sosio-demokrasi.
Sosio-demokrasi dimaksudkan sebagai demokrasi yang bukan hanya demokrasi politik saja, melainkan demokrasi yang juga mencakup demokrasi ekonomi. Singkatnya, sosio-demokrasi adalah demokrasi yang menitikberatkan pada setiap warga negara berhak, berkewajiban, dan harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang ekonomi. Kedua prinsip—sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi—tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus saling berkelindan satu sama lain.
Kedua prinsip itulah yang dinamakan sebagai Marhaenisme. Mengenai sosio-nasionalisme sendiri, Bung Karno pernah menulis, sebagai berikut:
“Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme marhaen, dan menolak tiap tindak borjuisme yang menjadi sebabnya kepincangan masyarakat itu. Jadi, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme politik dan ekonomi—suatu nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesen negeri dan rezeki. Sosio-demokrasi adalah timbul karena sosio nasionalisme.”
Mengenai konsep sosio-demokrasi, Bung Karno membedakan demokrasi yang ada di pikirannya dengan demokrasi versi negara barat. Menurutnya, demokrasi Barat hanya menitikberatkan pada sendi politiknya saja, tidak dengan sendi-sendi ekonominya. Dalam demokrasi negara barat, Bung Karno mengkritik keras dengan menjelaskan bahwa, meski rakyat mendapatkan hak politiknya sebagai “seorang raja”, tetapi dalam segi ekonominya, rakyat tetap sebagai budak yang papa-sengsara. Memang demikianlah adanya di Barat. Dalam segi politik, rakyat bak seorang raja yang suaranya menentukan penguasa, tetapi pada waktu bersamaan rakyat tetap menjadi budak dalam segi ekonomi, yang sewaktu-waktu bisa dilemparkan dari pabrik dan melarat.
Ide sentral mengenai Marhaenisme adalah ide yang mencakup sosio nasionalisme, demokrasi politik, dan demokrasi konomi. Sama seperti ide sentral dari demokrasi, yaitu mengenai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang diperjuangkan oleh Bung Karno adalah tidak hanya tertuju pada aspek politik saja, aspek parlemen-parlemenan saja. Akan tetapi, demokrasi itu harus menuju kepada rakyat yang terlibat aktif dan berpartisipasi aktif dalam sistem perekonomian yang adil. Yang nantinya partisipasi rakyat Indonesia dalam segi ekonomi ini akan mengantarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Tidak hanya adil saja, tetapi juga harus makmur. Tidak hanya makmur saja, tetapi juga harus adil.
