Ada hal yang menarik untuk dibagikan terkait obrolan saya dengan MKP, ada tema yang saya sungguh sukai (bukan semata karena saya bekerja di LSM), tentang dampak globalisasi dan kemampuan kita mempersiapkan diri sebagai bangsa merdeka.
Kami bicara tentang dampak globalisasi dan modernisasi. Tentang di-mana posisi Indonesia terhadap negara investor besar yang terlihat kemaruk menggelontorkan dana dan iming pembangunan infrastruktur. Ada beberapa fakta yang disebutkan, terkait efektivitas pembangunan skala gigantic, seperti jalan raya beribu kilometer, jalan tol, jembatan raksasa, terutama oleh negara-negara yang defisit sumber daya alam tetapi berpopulasi besar. Tentang kebijakan luar negeri mereka dan aksesnya ke teritori Indonesia.
Ada skema besar yang ingin menguasai pasar Indonesia. Modusnya, mereka membangun infrastruktur besar, memberi jalan produk-produk mereka untuk keluar dari negaranya, memberi job untuk kontraktor mereka, dan dengan itu ekonomi negaranya berjalan. Susi mengingatkan pentingnya alas keadilan ketika publik bicara globalisasi. Pentingnya organisasi masyarakat sipil (LSM) untuk bagaimana mendorong warga, masyarakat, rakyat untuk melindungi sumber dayanya.
Sudah banyak pengalaman bahwa dengan mengelola sumber daya seperti kelautan, perikanan dan pariwisata yang ada, Indonesia bisa membangun daerah, daerah membangun Indonesia.Â
Ke Susi saya kabarkan bagaimana Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat yang berhasil meraup hingga 16 miliar pertahun dari retribusi entrance feeyang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ini angka yang besar dan perlu jadi rujukan nasional dalam membangun kelautan dan perikanan.
"Tugas LSM, tidak hanya pada mendorong adanya livelihood (belaka), but how to protect, mendorong, orang untuk aware. Karena ketidakadilan itu, maka gobalisasi menjadi persoalan, problem into the weak system, mengambi ruang. Teknologi akan datang, teknologi akan mengambil ruang kita, so what we do, seharusnya menstimulasi warga untuk mampu berubah," paparnya. Hal dilematis ini dapat ditemui di bidang perikanan tangkap misalnya teknologi alat tangkap yang mematikan usaha tradisional, atau pada bidang pengelolaan ruang laut yang berkaitan agenda reklamasi pantai dan laut yang massif di Indonesia demi menangguk keuntungan berlipat ganda.
 "Tugas Pak Azis untuk membantu warga mempertahankan hak-haknya," katanya saat saya sampaikan bahwa di kampung halaman saya di Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan sedang terjadi aksi pertambangan pasir yang ramai-ramai ditolak warga.
Terkait isu pelik tersebut, Susi menyadari bahwa urusan pengelolaan ruang laut memang sangat berkaitan dengan sistem Pemerintahan kita, pada relasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terpolarisasi semakin kompleks dan jauh, antara kepentingan politik, sosial ekonomi, budaya serta ambisi perubahan pembangunan daerah.Â
Hal yang juga tidak mudah bagi KKP ketika di daerah, orientasi pembangunannya masih samar antara mengutamakan kedaulatan rakyat atau kekuasaan pemilik modal. Antara menyiapkan fondasi untuk masa depan yang lebih baik atau demi kepentingan kekuasaan temporer.
Hari semakin tua. Belum ada tanda-tanda wanita flamboyan dari Pangandaran ini berhenti bicara padahal waktu telah menunjuk pukul 6 petang. Dua orang tamunya yang lebih dulu datang ketimbang saya sepertinya tak bisa menunggu lama, mereka pamit sebelum disambangi sang Menteri.
Saya pamit, di luar adzan magrib berkumandang. Pada seorang anggota Brimob asal Bulukumba, Sulawesi Selatan bernama Jafar, saya minta izin untuk shalat di mushala posko. Sekarang, saatnya bertemu Tuhan dan berdoa untuk Indonesia yang lebih hebat, yang lebih mengayomi, berkeadlian, berkelanjutan, everything!
Tebet, 16/07