Menteri Susi: "Kelautan is Everything!"

"Kita beri 100 persen kalau mau ke pengolahan. Tidak ada jual ke kapal asing, itu seperti ngambil padi di sawah kita kan?" katanya.

Upaya KKP sejauh ini adalah menata regulasi, memberi bantuan alat tangkap, perahu dan sarana prasarana kelautan dan perikanan. Di tahun ketiga ini upaya pemberian bantuan itu digenjot setelah ada penyesuaian-penyesuaian pada aspek regulasi, administrasi dan linier dengan proses-proses konstruksi (kapal ikan).

Selama tiga tahun terakhir terkuak pula bahwa dari 54 PUPI di Bitung, sebagai misal, ada 5 yang dikelola asing dan mengenai efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh ketaatan prosedur, pada kapasitas berusaha hingga kemampuan membayar pajak.

Di tahun ketiga menakhodai KKP, Susi menyebut ada kenaikan atas kemampuan mengkonsumsi ikan warga Indonesia, dari 36 kilogram ke 41 kilogram perkapita pertiap tahunnya, tahun ini targetnya naik ke 43 kilogram. Informasi positif ini merupakan alas yang baik untuk menyigi seberapa kontributif pada aspek lain seperti peluang penciptaan tenaga kerja, kontribusi pada GINI Ratio, PDB, inflasi, tingkat kemiskinan di pesisir dan pulau termasuk IPM. Sejatinya, upaya yang ditempuh sejauh ini diharapkan dapat berimplikasi positif pada indikator tersebut. Ini juga merupakan tantangan bagi Susi dan jajarannya untuk memeriksanya.

Dia juga mengakui bahwa perikanan berbasis rakyat meskipun masih berskala kecil tetapi telah memberi kebanggaan, pada saat yang sama Indonesia berhasil menekuk negara-negara yang selama ini hanya bisa beroperasi di high seas dengan kapal seukuran 200 GT untuk masuk ke Indonesia.

"Ketika FAO mengatakan bahwa populasi ikan-ikan di dunia telah menipis tiga kali lebih cepat dari perkiran, kita bahkan meningkat lebih cepat, we are the only one!" tegasnya. Bukan hanya itu, yang membanggakan adalah impor ikan turun 70%, negara bisa untung hingga 3 miliar dollar. 

"That is a huge industry," katanya. 

Potensi ikan yang kembali setelah dikuasai asing ini merupakan tantangan bagi KKP, bagi Indonesia. China misalnya, sebagai pemain perikanan skala besar telah mengubah strateginya di 'high seas' mengingat kontrol yang superketat di perbatasan Indonesia.

"Akan sulit hingga 100% untuk kita beroperasi di ZEE tapi kita sudah menerapkan pendekatan berkelanjutan, friendly environment, tidak men-deplete, kita me-restruct, kita reformasi saja sekarang," katanya. Dia mengakui bahwa memang masih ada kendala di beberapa daerah, seperti masih adanya praktik mark downukuran kapal dan tingkat kepuasan pada penerbitan izin.

Tentang agenda membangun pulau-pulau kecil terluar atau sentra bisnis kelautan dan perikanan, prinsip kolobarasi multipihak menjadi syarat mutlak. Menurutnya, terkait pembanguan sentra kelautan dan perikanan, KKP butuh dukungan Pemerintah Daerah misalnya meminta kesediaan daerah untuk membuka penerbangan. Percepatan ini bisa didukung oleh regulasi ada regulasi di pusat dan daerah, keterlibatan sektor swasta atau pihak lain, jadi bukan semata KKP.

Mewaspadai jebakan globalisasi