"Dengan banyak Gubernur kita komunikasi, termasuk dengan Gubernur Jawa Tengah, jauh-jauh sebelumnya, terutama terkait pelarangan cantrang itu," katanya. Terkait isu cantrang yang belakangan ini jadi pusaran protes nelayan, pijakan Susi jelas, tetap bahwa penegakan hukum yang ditempuh itu demi aspek keberlanjutan, untuk jangka panjang, jaminan berjalannya fungsi ekosistem. Argumentasi ini tak mudah, sulit, terutama bagi yang terusik kebiasaannya. Kebiasaan yang diminta selayak 'berhijrah' sebab telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia.
"Kajian dasar pelarangannya sudah lebih dari cukup," katanya datar terkait cantrang itu.
O iya, berdasarkan surat edaran Nomor 72/MEN-KP/II/2016, disebutkan tentang pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), nelayan wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi keberlangsungan sumberdaya ikan. KKP bertanggung jawab untuk mengantisipasi ini dengan persiapan sosial dan kelompok-kelompok nelayan yang selama ini menggunakan cantrang. Telah dilakukan pelatihan-pelatihan di bulan Januari 2017. Di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai misal, telah diberikan pelatihan kepada perwakilan nelayan Pantura yang berasal dari Pati, Rembang, dan Batang. Tak hanya itu, dilakukan pula penggantian alat tangkap cantrang ke gillnetmillennium kepada ratusan nelayan.
***
Efektivitas perencanaan dan penganggaran
Perencanaan dan penganggaran adalah dua hal yang bertautan dalam menjalankan kebijakan seperti disebutkan di atas. Kalau membaca pernyataan Susi, kebijakannya telah didasarkan pada pemahaman kondisi makro dan spesifik Indonesia. Potensi perikanan yang bertahun-tahun diaduk-aduk asing, kegiatan ilegal dan berbahaya, dominasi kapal asing, dan adanya dukungan masyarakat internasional, telah dijadikan konsideran untuk meretas regulasi dan kebijakan baru yang tak bisa ditawar lagi. Â Ketersediaan anggaran pun amatlah cukup bahkan lebih, persoalannya pada tata kelolanya, untuk Indonesia secara umum, korupsi adalah salah satu ancamannya.Â
"Dengan Susinisasi, dari 13 triliun, saya potong jadi 6,6 triliun," kata wanita yang mengaku pernah lama di Papua, hampir setahunan sehingga paham realitas dan kebutuhan warga di sana. Susinisasi adalah memangkas ketidakefisienan di komponen kegiatan bertema 'pemberdayaan, dan penguatan' yang boros tanpa kejelasan outcome. Pilihan  ini berimplikasi pada beberapa program pendonor yang menurutnya rentan dari sisi efisiensi dan ketepatan sasaran.
"Kalau kamu boleh beri dana, boleh dalam bentuk aset, infrastruktur," katanya pada perwakilan salah satu lembaga keuangan internaisonal terkait tawaran bantuan. Infrastruktur yang dimaksudnya adalah pada pemenuhan kebutuhan penggerak ekonomi di titik-titik strategis dan prospektif seperti pulau-pulau kecil terluar serta kabupaten/kota. Kawasan yang sejatinya menyimpan kekayaan alam laut yang luar biasa besar tetapi minim sarana prasarana atau infrastruktur pendukung.
Pada dimensi tersebut, dia ingin kita mengkomparasi pembangunan dan peruntukan infrastruktur yang harus diperiksa, apakah sudah sesuai dengan kapasitas lokal atau kemampuan sumber daya tersedia, sumber daya manusia, pengetahuan, skill dan semangatnya untuk tumbuh. Implisit bahwa harus ada prinsip yang terpaut pada kedaulatan bangsa. Konsideran utama agar rasa percaya diri bangsa terkerek. Muaranya di sikap Susi pada status kerjasama dengan lembaga keuangan seperti disebutkan di atas. Hal lain adalah implikasi pada internal organisasinya. Terdapat kebijakan pengetatan anggaran dan upaya efisiensi yang sejatinya menjadi iklim bagus untuk lebih inovatif.
Susi menerima telepon. Seperti dari seorang sahabat yang amat dekat. Saya merogoh kacang mete di dalam wadah gelas kemudian menyeruput secangkir teh hangat.
Dia melanjutkan. Telah banyak permintaan untuk membuka keran eksploitasi oleh asing di laut untuk usaha perikanan yang dimoratorium itu tapi menurutnya, sejauh ini belum akan diberikan kecuali investasi di bidang pengolahan.