Kasus TPU Sudiang Kian Kisruh, Pemilik Lahan Tagih Janji Pemkot Makassar. Kenapa? Ini persoalannya ternyata.
Mengutip berita yang diunggah di media online terbitan Kota Makassar, Nusantarachannel.co, membuat ahli waris pemilik tanah yang dibebaskan Pemkot Makassar sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sudiang, agaknya harus memulai lagi perjuangannya dari nol.
Hal ini karena pejabat yang menangani dan berkaitan langsung dengan kasus TPU, sudah dimutasi oleh Walikota Makassar, Ir. Muhammad Ramdhan "Danny" Pomanto.
Danny Pomanto Lantik Pejabat Eselon 2 dan 3, Berikut Namanya (Nusantarachannel.co Edisi 24 Januari 2023).
Dari yang dilantik dan dimutasi tersebut, ada mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aryati Puspasari Abady (kini dimutasi ke posisi menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM).Â
Sekedar diketahui, Dinas Lingkungan Hidup membawahi UPP Pemakaman, instansi yang bertanggungjawab sekaligus pengguna anggaran APBD dan lokasi TPU Sudiang yang kini bermasalah itu.
Selain itu, baik Aryati Puspasari (mantan Kadis LH), juga dimutasi Kepala Bagian Hukum. Kedua pejabat Pemkot ini telah pula dikirimi surat Somasi oleh kuasa hukum para ahli waris, selain tentu saja Walikota Makassar. Semuanya terkesan tidak menggubris Somasi yang dikirim ahli waris.
Posisi Kasus TPU Sudiang
Sudah sejauh manakah posisi kasus TPU Sudiang yang sudah hampir 8 tahun terkatung-katung pembayaran ganti ruginya itu?
Sebelumnya sudah Bang Nur tulis pada artikel berikut ini: Jangan Mati di Makassar, TPU Sudiang Sudah Penuh
Sekedar diketahui, lahan warga yang sudah dibebaskan Pemkot Makassar sebagai TPU Sudiang sejak tahun 2015, atau menjelang 8 tahun silam, hingga tulisan ini dibuat, belum ada juga tanda-tanda akan dibayar.
"Padahal sudah silih berganti jajaran Pemkot Makassar turun ke lokasi meninjau kondisi terakhir kuburan di TPU Sudiang yang jumlah sudah lebih dari 50 makam masuk ke lahan warga," kata Puang Ngintang, salah satu ahli waris.
Bahkan, Pemkot Makassar berencana membuka lahan baru untuk tempat pemakaman umum (TPU) di wilayah Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (koran Harian Fajar, Grup Jawa Pos, terbitan Kota Makasar).
Namun rencana tersebut berpolemik. Ahli waris pemilik lahan TPU Sudiang menganggap Pemkot belum merealisasikan janji seutuhnya. Ahli waris merasa dirugikan.
DI BAWAH INI KONDISI TPU SUDIANG PADA PEMBEBASAN TAHAP 1 DAN 2 👇
Kuasa hukum ahli waris mengatakan, pembebasan lahan di TPU Sudiang dilakukan dalam tiga tahap. Pemkot telah melakukan pembebasan lahan hingga tahap kedua. Sisa tahap ketiga.
"Saya dapat info, Pemkot akan melakukan pembebasan lahan di di wilayah Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan karena TPU Sudiang sudah penuh," katanya kepada FAJAR.
"Ibaratnya begini, kita punya rumah dibeli oleh Pemkot. Rumah itu bertahap membayarnya. Mulai dari terasnya dahulu dan halamannya. Tahap kedua sudah kena ruang tamu kita. Nah tersisa dapur. Dapur ini masak tidak mau dibayar. Sementara dapur itu kita mau jual, mana ada yang mau beli," lanjutnya.
Bahkan, Pemkot sudah mengubur jenazah masyarakat umum untuk masuk ke lahan ahli waris yang belum dibebaskan itu.
"Sudah ingkar janji begitu. Malah membebaskan lahan baru di Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros. Terus pemilik lahan di TPU Sudiang dilupakan. Tidak diselesaikan? Ditelantarkan begitu saja? Enak banget Pemkot dapat lahan di Sudiang. Mau gratis mereka?," tegasnya.
Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Sitti Khadijah Amiruddin saat dikonfirmasi, tak bisa berkomentar banyak.Â
Masalah sengketa ini, diakuinya memang ada. Hanya saja dirinya beralasan kondisi itu bukan terjadi di masanya, melainkan kepala UPT sebelumnya.Â
Dirinya juga tidak bisa berkomentar banyak soal pembebasan hingga tahap ketiga yang dilaporkan salah satu pemilik lahan itu.Â
"Karena saya masih baru menjabat. Nah itu yang tahu adalah pejabat UPT sebelumnya," ucapnya.Â
la menyebut, rencana pengukuran itu kemungkinan baru akan dilakukan pada 2023 mendatang.Â
Pembebasan lahan memang dilakukan secara bertahap. Tahun ini baru rampung untuk perencanaan. Sementara proses pengukuran, dan pembebasan akan dilakukan tahun depan.Â
"Tidak jadi tahun ini. Itu anggarannya akan dialihkan ke tahun depan," urai Ija, sapaan akrab Khadijah.Â
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Aryati Puspasari Abady (kini dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM), saat dimintai keterangan juga tak ingin sesumbar terkait rinciannya.Â
"Tahun depan (maksudnya 2023), red) mungkin sudah ada penganggarannya," singkatnya saat ditemui FAJAR.Â
la terkesan enggan membahas masalah sengketa lahan di TPU Sudiang yang saat ini tengah berpolemik. "Nanti dilihatlah," tutup wanita yang akrab disapa Puspa itu.Â
VIDEO KONDISI TPU SUDIANG SAAT INI, LAHAN WARGA DISEROBOT KUBURAN BARU, AHLI WARIS TAGIH JANJI PEMKOT
Mereka Dipromosi atau Dicopot?
Mengutip berita "Danny Pomanto Lantik Pejabat Eselon 2 dan 3, Berikut Namanya", Januari 24, 2023 yang dilansir media online Nusantarachannel.co, menimbulkan  kecurigaan masyarakat. Di antara yang dilantik itu, apakah di antaranya "dicopot" karena kasus TPU Sudiang?
Seperti diketahui, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto melantik dan mengambil sumpah jabatan lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balaikota Makassar, Selasa (24/1/2023).
Melalui Surat Keputusan Wali Kota Makassar dalam Jabatan Tinggi Pratama dan Administrator. Juga memutasi Pejabat Eselon Dua dan Camat.
Â
Berikut ini nama pejabat yang dilantik :
1. Rusmayani Majid : Asisten Perekonomian, 2. Nielma Palamba : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, 3. Andi Muh. Yasir : Asisten Bidang Pemerintahan, 4. Dra. Sri Susilawati : Kepala Dinas Pertanahan, 5. Tenri A. Palallo : Kepala Dinas Perpustakaan.
6. Evi Apriyanti : Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian, 7. A. Irwan Bangsawan : Staf Ahli Pemerintahan Hukum Ham, 8. Andi Bukti Djufrie : Kepala Balitbangda, 9. Zainal Ibrahim : Kepala Badan Kesbangpol, 10. Faturrahim : Kepala Dinas Kearsipan.
11. Irwan Adnan : Staf Ahli Perekonomian dan Sosial, 12. Mario Said : Asisten Bidang, Administrasi Umum, 13. A. Hendra Hakamuddin : Kepala BPBD, 14. Dr. Aryati Puspasari Abadi : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, 15. Andi Herfida Attas : Kepala Dinas Kebudayaan.
16. Ahmad Namsung : Kepala BKPSDM, 17. Muhyiddin : Kepala Dinas Pendidikan, 18. Nursaidah Sirajuddin : kepala Dinas Kesehatan, 19. Nirwan Mungkasa : Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, 20. Dahyal : Sekretaris DPRD
21. Muhammad Dahlan : Kepala BPKAD, 22. Fahyuddin Yusuf : Kepala DTRB, 23. Hasanuddin : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, 24. Arlin Ariesta : Kepala Dinas Perdagangan, 25. Zuhaelsi Zubir : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
26. Achi Soleman : Kepala DPPPA, 27. Aulia Arsyad : Kepala Dinas Perhubungan, 28. Mahyuddin : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, 29. Muhammad Rheza : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, 30. Zulkifli Nanda : Kepala DPMPTSP,
31. Firman Pagarra : Kepala Bapenda, 32. Andi Patiware : Kepala Dispora, 33. M. Roem : Kepala Dinas Pariwisata, 34. Helmy Budiman : Kepala Bappeda, 35. Edwar Supriawan : Sekdishub, 36. Andi Fadli : Sekretaris DPP, 37. Ismawati Nur : Sekretaris Diskominfo, 38. Armin Paera : Sekdinsos, 39. Verdi : Sekretaris DLH, 40. Puspawati Hera : Sekretaris DKP.Â
41. Ita Anwar : Sekretaris Dinkes, 42. Syahruddin : Sekretaris DPPKB, 43. Syibli : Kepala Pengadaan Barang Jasa, 44. Emil Yudianto : Camat Tamalate, 45. Andi Ansar : Camat Manggala, 46. Aminuddin : Camat Rappocini, 47. Hamna : Camat Wajo, 48. Andi Zulfitra : Kepala Bagian Kerjasama.
49. Daniati : Kepala Bagian Hukum, 50. Andi Arfan : Sekretaris Inspektorat, 51. Multiati : Sekretaris Bappeda, 53. Zulbahri Yusuf kabag Administrasi Pembangunan, 54. Andi Eldi : Kepala Bidang Pajak Bapenda. (Nur Terbit).
