Ekonomi Politik Laut Natuna Utara

Wilayah kerja di ZEEI LNU yang berproduksi: Blok B Laut Natuna Selatan, Conoco Phillips Inc, Blok A Laut Natuna, Premier Oil Natuna Sea BV, Blok Kakap, Star Energy, serta Blok Udang, Pertamina EP dan Pertalahan Arnebatara Natuna (Kompas 24/07/2016).

Ketiga, perairan LNU merupakan salah satu alur laut kepulauan Indonesia (ALKI I). Jalur ini dilayari kapal-kapal kargo, tanker, barang hingga kapal ikan yang menangkap ikan di perairan itu. Sebagai pusat perlintasan kapal dagang dari Samudra Hindia serta menuju Samudra Pasifik, Laut China Selatan maupun laut Jepang, mencapai nilai ekonomi US$ 3,37  triliun (2016). 

Komposisinya, China US$ 874 miliar, Singapura US$ 241 miliar, Thailand US$ 170 miliar, Vietnam US$ 158 miliar, Indonesia US$ 214 miliar, Malaysia US$ 106 miliar, Taiwan US$ 97 miliar, Filipina US$ 31 miliar dan Brunai Darussalam US$ 3 miliar. Nilai ekspor perdagangan Indonesia lewat  Laut Cina Selatan mencapai 84 persen dari totalnya (Katadata, 2020). Tampak China paling dominan, sehingga ngotot membuat klaim sepihak.

Keempat, potensi wisata bahari. Potensi obyek wisata bahari LNU berupa pantai, terumbu karang, gunung, air terjun, gua dan pulau-pulau kecil.  Kawasan pesisir pulau Natuna sendiri dikelilingi bebatuan granit (Alif Stone Park) yang jadi  objek wisata.  

Pulau-pulau di LNU memliki pantai yang indah diantaranya pantai Batu Kasah, pantai Tanjung, pantai Teluk Buton, pantai Sahi, pantai Sisi, Pulau Tiga, pantai Cemaga, pantai Pasir Marus., Pulau Senua, Pulau Serasan, dan Pulau Setai.  

Perairan LNU memiliki sekitar 270 pulau. Pulau-pulau ini terbagi: (i) Natuna Utara Pulau Laut; (ii) Natuna Tengah, Bunguran (atau Natuna Besar), dan (iii) Natuna Selatan, yaitu Kepulauan Subi dan Serasan. Potensi amat diperlukan China untuk jadi pangkalan militernya, seperti kepulauan Spratly (Spratly Islands)yang bersengketa dengan Filipina. Filipina menang di Mahkamah Internasional di Den Haag sebagai pemilik sahnya.

Isu Strategis

Soal aksi kapal Coast Guard China yang mengawal kapal ikannya mencuri ikan perairan ZEE Indonesia menimbulkan isu tiga strategis secara ekonomi politik. Pertama, rendahnya anggaran pertahanan Indonesia dalam APBN 2019 berjumlah 108,4 triliun. Aksi tersebut menimbulkan dugaan bahwa adanya  korelasi dengan isu pentingnya meningkatkan anggaran pertahanan Indonesia. Diperkirakan tahun 2020 anggaran pertahanan bakal melonjak 127,4 triliun tahun (Katadata, 2019). Bahkan, Presiden Jokowi berniat menaikkannya  hingga Rp 130 triliun (Detik.com, 2019).

Kedua, adanya dugaan akan membebaskan kembali kapal asing berotanse di atas 200 GT beroperasi di perairan ZEEI Indonesia. Pasalnya, sepanjang lima tahun terakhir bobot terbesar kapal ikan yang beroperasi Indonesia hanya sebesar 150 GT. Artinya, ukuran ini belum mampu beroperasi secara maksimal untuk memanfaatkan sumber daya perikanan di perairan ZEEI. 

Sesuai hukum laut internasional (UNCLOS 1982), jika suatu negara pantai tidak mampu memanfaatkan ZEE-nya, maka kapal asing boleh melakukan penangkapan ikan. Apakah delik ini bakal dijadikan dasar bagi para pihak termasuk mafia perikanan yang menginginkannya supaya pemerintah Indonesia membuka kran beroperasinya kapal asing di ZEEI. 

Jangan -- jangan kapal China, dan Vietnam  bakal mendapatkan izin terlebih dahulu. Termasuk membatalkan aturan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tankap (PermenKP No 10/2015),dan larangan alih muatan di tengah laut (PermenKP 57/2014).