Politik Hukum dalam Penegakkan Hukum
Penegakkan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang berlaku. Bebarapa contoh penerapan politik hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:(Dewi, L & Syahputra, M. 2023)
1. Pembaruan Hukum Pidana; Perubahan terhadap kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang baru mencerminkan politik hukum untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai Pancasila.
2. Kebijakan Anti-Korupsi; Politik hukum dalam pemberantasan korupsi terlihat melalui pembentukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Namun, efektivitas kebijakan ini seringkali terhambat oleh intervensi politik.
3. Hukum Lingkungan; Dalam menghadapi tantangan global, politik hukum di Indonesia juga mengatur penegakkan hukum lingkungan melalui Undang-Undang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, implemetasinya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum.
Tantangan dalam Penegakkan Hukum di Indonesia
1. Intervensi Politik: salah satu kendala terbesar dalam penegakkan hukum adalah intervensi dari aktor-aktor politik yang seringkali menghambat independensi aparat penegak hukum
2. Korupsi di Lembaga Penegak Hukum: Korupsi dikalangan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa dan hakim, menjadi tantangan besar  dalam mewujudkan supremasi hukum
3. Kesenjangan Sosial dan ekonomi; Ketimpangan sosial dan ekonomi seringkali mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penerapan hukum
4. Kurangnya Reformasi Institusi Hukum; Reformasi Institusi Hukum yang lambat menyebabkan lemahnya penegakkan hukum di berbagai sektor, termasuk pidana, perdata dan administrasi negara.
Rekomendasi
