Mohon tunggu...
CHRISTOPHER ALVANDIO_PWK_UNEJ
CHRISTOPHER ALVANDIO_PWK_UNEJ Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - UNIVERSITAS JEMBER

Hallo sobat kompas, mari saling berdiskusi dan belajar bersama .

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

SiLPA Sebagai Alat Indikator Pengeluaran Pemerintah

27 Maret 2023   00:56 Diperbarui: 27 Maret 2023   01:01 181
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

b.            Belanja Daerah

Pada tahun 2016-2020 terjadi efisiensi belanja daerah yang berarti penyebab SiLPA pada tahun tersebut menyatakan bahwa Dinas   Perindustrian   dan   Perdagangan   Kabupaten   Blitar memiliki kontrol yang baik terhadap pengeluaran daerah karena tidak ada pengeluaran yang terbuang percuma.

c.            SiLPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pada tahun 2016-2020 terjadi SiLPA yang berarti bahwa masih terdapat sisa perhitungan selama lima periode anggaran. Adanya SiLPA menunjukan kesinambungan fiskal organisasi sektor publik yang berarti pemerintah mampu mempertahankan keuangan yang kredibel serta mampu memberi pelayanan masyarakat dalam jangka waktu panjang dan dapat memperhatikan kebijakan pendapatan dan belanja.

Berdasarkan analisis overrun pendapatan lima periode anggaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar baru berhasil mencapai target pendapatannya pada tahun 2019. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berhasil mencapai efisiensi biaya belanja daerah pada lima anggaran . periode Selain itu, faktor utama penyebab SiLPA adalah efisiensi pendapatan sedangkan surplus pendapatan bukan faktor utama karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tidak akan mampu memenuhi target pendapatan hingga tahun 2019 mendatang. Hasil analisis belanja daerah menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar perlu memperkuat pelaksanaan manajemen belanja daerah untuk mengatasi belum tercapainya program aksi untuk memaksimalkan penggunaan anggaran belanja daerah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun