***
Ngemeng-ngemeng, penulis dulu pernah kena damprat sohib yang menjadi hakim di sebuah PN (Pengadilan Negeri) Awalnya penulis mengkritik beberapa hakim PN yang terkesan kurang cermat dalam mengeluarkan sebuah putusan.
Eh, sohib tadi balik marah. "Eh biar lu tau aja ya, tiap hari perkara masuk persis seperti antrian sembako. Kita cape-cape mikirin perkara, toh dalam setiap putusan PN pasti yang kalah akan banding juga ke PT dan MA. Trus ngapain lu cape-cape mikir kalau mereka toh banding juga. Sekarang lu protes, kenapa marah ke gue, lu kan masih bisa banding? Trus kalau semua perkara kelar di PN, trus itu hakim PT sama hakim MA kerjanya apa?"
Eh, penulis pikir bener juga ya. "Kalau ente kalah di PT, ente kan masih bisa banding? Gitu aja koq repot!"
Nah kalau Yusril tadi kan sudah jelas urusannya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya keburu meletus! Lalu Anies apa urusannya dalam proyek ini?
Di atas sudah dijelaskan kalau biaya ganti rugi tanah dan bangunan sepenuhnya bersumber dari APBN. Masalahnya kondisi itu adalah bagi tanah yang jelas usul-asalnya (dan ini tidak banyak)
Yang banyak itu justru warga ilegal, dan mereka ini mendiami sepanjang 17 km kali Ciliwung yang belum dinormalisasi itu.Â
PUPR tentunya tidak mau memberi ganti rugi kepada mereka ini. Mosok negara memberi ganti rugi atas tanah negara? Urusannya kan bisa rame. Kalau gak KPK ya Kejaksaan, hehe
Nah ini kan menjadi tanggung jawab (sosial) Pemprov DKI, dan ini biayanya tidak murah. Apalagi dana APBD pun cekak karena sering kelebihan bayar.
Nah untuk mengelak dari tanggung jawab itu maka isu NATURALISASI pun dikumandangkan.Â
Setelah beliau ini lengser keprabon, maka proyek normalisasi Ciliwung dikebut lagi. Proyek sodetan Ciliwung ini sendiri Insya Allah akan diresmikan pakde bulan Juli ini.
